DPRD PPU Dukung Penuh Percepatan Pembangunan IKN: Integrasi dan Keadilan sebagai Prioritas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyatakan optimisme yang tinggi terhadap komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Beliau menekankan bahwa percepatan pembangunan IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan keadilan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Raup Muin dalam wawancara dengan Antara, yang dikutip Kompas.com pada Sabtu, 15 Maret 2025. Menurut beliau, pembangunan IKN merupakan kebijakan yang akan memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat PPU dan sekitarnya.

Lebih lanjut, Raup Muin menjelaskan pentingnya dukungan penuh masyarakat PPU terhadap proyek nasional ini. Beliau menegaskan bahwa manfaat pembangunan IKN akan terasa bagi seluruh warga, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilannya. "Presiden [Nama Presiden] telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan IKN," ungkap Raup Muin, "dan kami di DPRD PPU optimistis bahwa pembangunan IKN akan dikebut untuk mencapai keadilan pembangunan di seluruh negeri." Kepercayaan diri ini didasari oleh visi pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan keselarasan pembangunan daerah dengan IKN, DPRD PPU bersama Pemerintah Kabupaten PPU tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyesuaian ini merupakan langkah krusial untuk menghindari hambatan pembangunan di masa mendatang dan memastikan integrasi yang harmonis antara PPU sebagai kota satelit dan IKN. Proses penyesuaian ini fokus pada beberapa aspek penting:

• Integrasi Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan baik antara PPU dan IKN menjadi prioritas utama. Hal ini meliputi konektivitas jalan raya, transportasi publik, dan utilitas publik lainnya.
• Pengembangan SDM: Peningkatan kualitas sumber daya manusia di PPU menjadi fokus utama agar masyarakat dapat mengambil peran aktif dan mendapatkan manfaat maksimal dari pembangunan IKN.
• Keberlanjutan Pembangunan: Penyesuaian RPJMD dan RTRW bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di PPU, baik secara ekonomi maupun lingkungan, seiring dengan perkembangan IKN.
• Pertumbuhan Ekonomi: Diharapkan pembangunan IKN akan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di PPU dan sekitarnya, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Raup Muin menekankan urgensi percepatan penyesuaian RPJMD dan RTRW. Kecepatan dan efisiensi dalam proses ini sangat penting untuk menghindari potensi hambatan dan memastikan pembangunan di PPU berjalan seiringan dan selaras dengan pembangunan IKN. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan pembangunan yang berimbang dan berkeadilan, yang membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di PPU dan Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari masyarakat, optimisme terhadap keberhasilan pembangunan IKN semakin menguat.