Relawan Jokowi Bantah Tudingan PDIP: Kasus Hasto Bukan Pengalihan Isu

Polemik tudingan adanya utusan yang meminta PDI Perjuangan (PDIP) untuk tidak memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbuntut panjang. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, sebelumnya melontarkan pernyataan tersebut, yang kemudian dibantah keras oleh Utje Gustaaf, Ketua Relawan Jokowi BARA JP. Utje menilai tudingan tersebut sebagai upaya pembelokan isu dan fitnah yang bertujuan untuk mengaburkan kasus hukum yang tengah membelit Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Tuduhan adanya utusan yang meminta agar Pak Jokowi tidak dipecat dari PDIP adalah tidak berdasar dan merupakan upaya pengalihan isu," tegas Utje dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu (15/3/2025). Ia menduga, langkah tersebut merupakan strategi untuk membiaskan perhatian publik dari kasus hukum yang sedang dihadapi Hasto, yang saat ini berstatus tersangka kasus dugaan suap dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Utje menambahkan, serangan-serangan opini yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya dalam beberapa waktu terakhir, juga merupakan bagian dari strategi yang terencana. Tujuannya, menurut Utje, untuk membangun narasi bahwa Hasto adalah korban kriminalisasi oleh Jokowi. "Ini upaya manipulasi opini publik yang sangat disayangkan. Fakta menunjukkan bahwa penahanan Hasto terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan di era Presiden Jokowi," ungkapnya, membantah narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu.

Lebih lanjut, Utje menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dijalani Hasto kepada pengadilan. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. "Kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Apabila Hasto terbukti bersalah, maka hukum harus ditegakkan. Sebaliknya, bila ia tidak bersalah, maka pengadilan akan membebaskannya," ujarnya. Sikap ini menunjukkan keyakinan Utje pada integritas lembaga peradilan dan proses hukum di Indonesia.

Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri telah membantah keras tudingan tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan di kediamannya di Sumber, Banjarsari, pada Jumat (14/3/2025), Jokowi menantang PDIP untuk mengungkapkan siapa yang dimaksud sebagai utusan tersebut. "Tidak ada utusan. Harusnya disebutkan siapa utusannya, biar jelas. Siapa? Siapa?" tegas Jokowi, yang mengaku selama ini memilih diam meskipun terus-menerus difitnah dan dikritik.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan untuk mengintervensi proses internal PDIP atau melindungi siapapun. Ia mengaku telah berulang kali memilih untuk menahan diri dan tidak menanggapi berbagai tudingan yang dilontarkan kepadanya. "Saya sudah diam. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus, tapi ada batasnya," kata Jokowi, menunjukkan kekecewaannya atas tudingan yang dianggapnya tidak berdasar tersebut.

Pernyataan tegas dari kedua belah pihak ini semakin memperkeruh suasana politik dan menimbulkan spekulasi publik mengenai motif di balik tudingan tersebut. Perkembangan kasus ini tentunya akan terus dipantau oleh masyarakat luas, dan diharapkan proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto berjalan secara adil dan transparan, terlepas dari berbagai manuver politik yang menyertainya.