Pernyataan Jokowi Dinilai Kontradiktif, PDIP Meragukan Klaim Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menyatakan dirinya memilih diam menghadapi berbagai kritik dan celaan yang ditujukan kepadanya. Namun, pernyataan tersebut dipertanyakan oleh politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menilai pernyataan Presiden kontradiktif dengan realita yang ada. Guntur menyoroti frekuensi komunikasi Presiden dengan media massa yang dinilai tinggi, sehingga sulit untuk mempercayai klaim Presiden yang mengaku diam menghadapi kritik.

"Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku diam, namun hampir setiap hari terlihat aktif berkomunikasi dengan media, menimbulkan pertanyaan besar," ungkap Guntur melalui pesan singkat kepada awak media. "Bagaimana bisa disebut diam jika hampir setiap hari beliau aktif memberikan pernyataan kepada publik?" tambahnya. Guntur menilai, intensitas komunikasi publik Jokowi tidak sejalan dengan klaimnya yang mengaku memilih untuk tetap diam. Pernyataan ini dianggap sebagai sebuah kontradiksi yang cukup signifikan.

Lebih lanjut, Guntur juga menyoroti sejumlah pernyataan Jokowi yang dianggapnya melenceng dari kenyataan. Salah satu contoh yang diangkat Guntur adalah rencana Jokowi untuk kembali ke Solo dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa. Faktanya, Jokowi tetap aktif dalam kegiatan politik, bahkan terdapat kabar mengenai inisiatif pembentukan partai baru yang melibatkan Presiden.

"Janji beliau untuk kembali ke Solo dan menjadi warga biasa nampaknya belum terealisasi," ujar Guntur. "Aktivitas beliau dalam politik, termasuk wacana partai super tbk dan dukungan terhadap pencalonan Gibran, bertentangan dengan pernyataan yang beliau sampaikan sebelumnya."

Guntur menganalogikan pernyataan Jokowi sebagai sebuah sinyal yang keliru, di mana ucapan dan tindakan tidak selaras. "Sein kiri tapi belok kanan," tegas Guntur. Ia menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan Jokowi perlu dikaji ulang dan tidak bisa serta merta dipercaya kebenarannya tanpa bukti yang valid dan terverifikasi.

Terkait isu adanya utusan Jokowi yang meminta PDI Perjuangan agar tidak memecatnya, Guntur enggan berkomentar banyak. Ia hanya menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari partai, telah dikonfirmasi kebenarannya.

"Informasi mengenai utusan tersebut telah kami terima, dan penahanan Pak Hasto juga telah terjadi sesuai informasi yang kami dapatkan," ujar Guntur. Ia menekankan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum kongres partai.

Sementara itu, Jokowi sebelumnya telah membantah keras mengirimkan utusan kepada PDI Perjuangan. Ia bahkan menantang partai tersebut untuk mengungkapkan siapa utusan yang dimaksud jika memang ada. "Tidak ada utusan. Sebutkan saja siapa utusan itu jika memang benar ada," tegas Jokowi. Jokowi kembali menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan untuk meminta agar dirinya tidak dipecat dari partai.

Ia membela diri dengan mengatakan bahwa selama ini ia hanya memilih diam meskipun dihadapkan pada berbagai fitnah dan celaan. "Saya sudah diam, difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya terus mengalah, tapi ada batasnya," ujar Jokowi. Pernyataan ini menjadi pusat perdebatan, terutama setelah dibandingkan dengan aktivitas politik Jokowi pasca-pernyataan tersebut.

Pernyataan-pernyataan yang saling bertolak belakang ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan konsistensi komunikasi politik Presiden. Polemik ini pun semakin memperuncing dinamika politik menjelang kongres partai, terutama terkait dengan posisi dan peran Jokowi dalam PDI Perjuangan.