Penyerapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Masih Minim, Pemerintah Berjanji Percepat Realisasi

Hingga pertengahan Maret 2025, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai Rp 710,5 miliar, jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Angka tersebut hanya mampu menjangkau 2,05 juta penerima manfaat. Kondisi ini memicu pertanyaan terkait efektivitas program yang dicanangkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh penyesuaian administrasi di tahap awal program. Ia memastikan bahwa penyerapan anggaran akan meningkat signifikan dalam waktu dekat, terutama pada bulan September 2025. Peningkatan ini, menurut Dadan, diproyeksikan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di lapangan yang telah direncanakan sejak awal.

"Utamanya karena proses administrasi di tahap-tahap awal," ungkap Dadan kepada awak media. "Dari rencana awal memang juga penyerapan besar utamanya mulai September ketika SDM dan infrastruktur sudah siap di lapangan," tambahnya, menekankan komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi program MBG.

Sementara itu, Kementerian Keuangan sebelumnya telah menyampaikan bahwa target penerima manfaat MBG tahun 2025 awalnya ditetapkan sebanyak 17,9 juta orang, terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perluasan cakupan program hingga mencapai 82,9 juta penerima. Hal ini otomatis meningkatkan kebutuhan anggaran dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa pada 13 Maret 2025, menjelaskan bahwa penambahan target penerima manfaat ini bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif program MBG bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Namun, perbedaan yang signifikan antara realisasi anggaran hingga pertengahan Maret dan target akhir tahun menunjukkan tantangan yang harus diatasi dalam implementasi program ini. Ke depannya, transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran menjadi krusial untuk memastikan efektivitas program MBG dan tercapainya tujuan peningkatan gizi masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG ini antara lain:

• Proses administrasi yang kompleks dan memakan waktu.
• Kesiapan infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah.
• Keterbatasan jumlah SDM yang terlatih dalam pengelolaan program.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut agar program MBG dapat berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pemantauan yang ketat terhadap proses penyaluran bantuan dan transparansi penggunaan anggaran akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam meningkatkan gizi masyarakat Indonesia.