Parlemen Iran Melengserkan Menteri Keuangan di Tengah Krisis Ekonomi yang Berat

Majelis Syura Iran, parlemen negara tersebut, telah resmi memberhentikan Menteri Ekonomi dan Keuangan, Abdolnaser Hemmati, menyusul mosi tidak percaya yang diajukan oleh anggota parlemen. Keputusan pemecatan ini diambil pada Minggu, 2 Maret 2025, setelah 182 dari 273 anggota parlemen yang hadir memberikan suara menentang Hemmati. Pemecatan ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang melanda Iran, ditandai dengan inflasi tinggi dan penurunan tajam nilai mata uang rial terhadap dolar AS.

Kondisi ekonomi Iran telah memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Rial Iran diperdagangkan pada lebih dari 920.000 terhadap dolar AS di pasar gelap, sebuah angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kurang dari 600.000 pada pertengahan tahun 2024. Penurunan nilai rial ini telah meningkatkan beban ekonomi bagi warga Iran, yang harus menghadapi kenaikan harga barang dan jasa secara drastis. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam pembelaannya atas Hemmati, menekankan bahwa masalah ekonomi yang kompleks ini tidak dapat dibebankan kepada satu individu saja. Pezeshkian sendiri dilantik pada Juli 2024 dengan misi untuk menghidupkan kembali perekonomian Iran dan mengurangi dampak sanksi internasional.

Namun, upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan. Depresiasi rial semakin diperparah sejak jatuhnya sekutu Iran, Bashar al-Assad, di Suriah pada bulan Desember 2024. Sehari sebelum jatuhnya pemerintahan Assad, satu dolar AS diperdagangkan di pasar gelap Iran dengan harga sekitar 717.000 rial. Hemmati sendiri, dalam pembelaannya di hadapan parlemen, mengakui bahwa masalah utama ekonomi Iran adalah inflasi kronis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang asing merupakan konsekuensi dari ekspektasi inflasi yang tinggi.

Inflasi di Iran telah mencapai angka dua digit dan menyebabkan kenaikan harga konsumen secara signifikan. Kondisi ini semakin diperparah oleh sanksi ekonomi yang dipimpin AS sejak tahun 2018, menyusul penarikan Washington dari kesepakatan nuklir 2015. Sanksi tersebut telah menghantam perekonomian Iran secara keras, menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran yang serius, dan depresiasi mata uang. Bank Dunia mencatat bahwa sejak tahun 2019, inflasi di Iran telah berada di atas 30% per tahun, bahkan mencapai 44% pada tahun 2023. Situasi ini telah menimbulkan kesulitan ekonomi yang sangat besar bagi rakyat Iran.

Pemecatan Hemmati bukanlah insiden pertama yang melibatkan pergantian menteri akibat masalah ekonomi. Pada April 2023, parlemen Iran juga telah memberhentikan Menteri Industri, Reza Fatemi Amin, karena lonjakan harga yang dikaitkan dengan sanksi internasional. Menurut konstitusi Iran, pemberhentian menteri akan berlaku segera, dan pemerintah akan menunjuk pejabat sementara hingga pengganti permanen terpilih. Ke depan, pemerintah Iran dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda negara tersebut dan meringankan beban ekonomi yang ditanggung oleh rakyatnya.

Daftar poin penting:

• Parlemen Iran memberhentikan Menteri Keuangan Abdolnaser Hemmati.
• Pemecatan disebabkan oleh inflasi tinggi dan penurunan nilai rial.
• Nilai rial terhadap dolar AS anjlok drastis.
• Presiden Iran menyatakan masalah ekonomi kompleks dan tidak bisa disalahkan pada satu orang.
• Sanksi internasional dan jatuhnya Assad di Suriah memperburuk situasi ekonomi.
• Inflasi di Iran telah mencapai angka dua digit selama bertahun-tahun.
• Pemecatan menteri sebelumnya juga terjadi karena masalah ekonomi.
• Pemerintah Iran menghadapi tantangan besar untuk mengatasi krisis ekonomi.