Perang Melawan Mafia Migas: Pemerintah Pertegas Pengawasan Distribusi BBM dan LPG Subsidi

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen tegas untuk menertibkan rantai distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Bahlil, menekankan perlunya keberanian dalam menghadapi praktik-praktik ilegal yang selama ini menghambat penyaluran subsidi kepada masyarakat yang berhak. Beliau menyebut adanya oknum dan pemain besar yang berupaya menggagalkan upaya penataan distribusi ini. “Menata distribusi BBM dan LPG memerlukan keberanian untuk melawan pemain-pemain besar dan oknum yang terlibat,” tegas Menteri Bahlil dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM.

Upaya pemerintah untuk memastikan tepat sasarannya subsidi energi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi energi harus dipertanggungjawabkan dan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Pada tahun 2025, Kementerian ESDM mengelola sekitar 15 persen dari total APBN senilai Rp3.621,3 triliun, atau sekitar Rp394,3 triliun, yang dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi. Rinciannya sebagai berikut:

• Subsidi LPG: Rp87 triliun per tahun
• Subsidi BBM: Rp26,7 triliun
• Subsidi Listrik: Rp89,7 triliun
• Kompensasi Energi: Rp190,9 triliun

Permasalahan Distribusi LPG 3 Kg

Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperbaiki tata kelola LPG bersubsidi 3 kg. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp36.000 per tabung, sehingga harga jual seharusnya berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp19.000, kenyataannya harga di pasaran masih jauh lebih tinggi, mencapai Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung. Perbedaan harga ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas praktik-praktik tersebut.

Kolaborasi dan Penegakan Hukum

Kementerian ESDM mengapresiasi keberhasilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam mengungkap sindikat pengoplosan LPG bersubsidi di Bali. Penangkapan para pelaku pengoplosan LPG 3 kg yang memindahkan isi tabung ke tabung berkapasitas lebih besar merupakan langkah signifikan dalam pemberantasan praktik ilegal ini. Namun, keberhasilan ini tidak cukup. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, PT Pertamina, dan masyarakat, untuk memastikan pengawasan yang efektif dan menyeluruh.

Penindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi LPG bersubsidi tidak dapat dilakukan secara parsial. Kerja sama yang erat antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat sangat krusial untuk menciptakan sistem distribusi yang transparan, efisien, dan tepat sasaran. Harapannya, dengan berbagai upaya ini, subsidi energi dapat dinikmati oleh mereka yang berhak dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari semua upaya ini adalah menciptakan sistem distribusi migas dan LPG bersubsidi yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia.