Penyerapan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Terkendala Administrasi dan Target yang Tinggi

Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai angka yang jauh dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, baru Rp 710,5 miliar anggaran yang terserap, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2,05 juta orang. Angka ini masih jauh dari target awal yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian direvisi secara signifikan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh kendala administrasi pada tahap awal program. "Utamanya karena proses administrasi di tahap-tahap awal," ungkap Dadan dalam keterangannya kepada media. Ia optimistis bahwa penyerapan anggaran akan meningkat pesat pada bulan September 2025, seiring dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di lapangan. "Dari rencana awal memang juga penyerapan besar utamanya mulai September ketika SDM dan infrastruktur sudah siap di lapangan," tegasnya.

Namun, tantangan yang dihadapi program MBG tidak hanya terbatas pada kendala administrasi. Target penerima manfaat yang semula ditetapkan sebanyak 17,9 juta orang (terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita), telah mengalami revisi yang signifikan. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan program MBG, sehingga target penerima manfaat kini mencapai 82,9 juta orang. Hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran secara signifikan, dari semula Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun.

"Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa.

Perluasan cakupan program MBG ini, meskipun bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat, menimbulkan tantangan baru terkait pengelolaan anggaran dan logistik yang masif. Pemerintah perlu memastikan efektivitas dan efisiensi distribusi anggaran agar program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target penerima manfaat yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan program MBG ini.

Tantangan ke depan yang dihadapi pemerintah meliputi:

• Peningkatan efisiensi administrasi: Mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi untuk memperlancar penyaluran bantuan.
• Penguatan infrastruktur: Memastikan kesiapan infrastruktur pendukung program, termasuk penyimpanan dan distribusi makanan bergizi.
• Peningkatan kapasitas SDM: Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas yang terlibat dalam program.
• Pemantauan dan evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
• Transparansi dan akuntabilitas: Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan.