Perseteruan Memanas: PDI-P dan Jokowi Saling Berbalas Tudingan

Ketegangan antara PDI Perjuangan (PDI-P) dan mantan kadernya, Joko Widodo (Jokowi), kembali meningkat tajam menyusul pernyataan kontroversial Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus. Sitorus mengklaim adanya utusan dari Jokowi yang pada 14 Desember 2024 lalu mendesak Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, untuk mundur dan meminta agar partai tersebut tidak memecat Jokowi. Lebih lanjut, Sitorus juga menuding adanya upaya intimidasi terhadap sembilan kader PDI-P oleh pihak kepolisian dan KPK. Pernyataan ini langsung dibantah tegas oleh Jokowi yang menyatakan tidak pernah mengutus siapapun untuk melakukan hal tersebut dan mempertanyakan logika di balik tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk meminta perlindungan dari PDI-P.

"Tidak ada (utusan), ya harusnya disebutkan siapa, biar jelas. Siapa? Siapa?" tegas Jokowi dalam pernyataan resminya. Sikap Jokowi yang cenderung pasif menghadapi serangan tersebut dinilai oleh beberapa pihak sebagai bukti kesabarannya yang telah mencapai batas. Namun, di sisi lain, sikap ini juga dianggap sebagai kelemahan yang dieksploitasi oleh lawan politiknya.

Deddy Sitorus, dalam menanggapi bantahan Jokowi, tetap pada pendiriannya dan menuding Jokowi sebagai sosok yang tidak berubah. Ia juga mengabaikan pertanyaan wartawan terkait bukti atas tudingannya. Sementara itu, Guntur Soekarno, menilai pernyataan-pernyataan Jokowi selama ini seringkali melenceng dari kenyataan, mencontohkan janji Jokowi untuk kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa, namun tetap aktif dalam kegiatan politik.

Guntur juga menegaskan bahwa penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait erat dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDI-P, menegaskan adanya upaya sistematis yang telah diperkirakan sebelumnya. Ia juga menyertakan informasi tambahan mengenai adanya upaya untuk 'mengarap' Hasto sebelum kongres.

Reaksi keras juga datang dari sejumlah relawan Jokowi, termasuk Bara JP dan Kornas Jokowi. Ketua Umum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, menyatakan terbuka kemungkinan untuk mendesak Jokowi menempuh jalur hukum atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sementara itu, Sekjen Kornas Jokowi, Akhrom Saleh, menganggap pernyataan PDI-P sebagai sesuatu yang berlebihan dan hiperbola. Dia menilai PDI-P memiliki dendam kesumat yang tak berkesudahan terhadap Jokowi dan keluarganya, menyamakannya dengan perseteruan antara Partai Demokrat dan SBY.

Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, bahkan mengingatkan potensi Jokowi untuk membalas serangan PDI-P. Ia menyatakan bahwa kesabaran Jokowi memiliki batas, dan jika PDI-P terus mengganggu, Jokowi memiliki kemampuan untuk 'menghancurkan' PDI-P. Projo pun menyerukan agar PDI-P segera move on dari Jokowi dan menghentikan serangan-serangan terhadapnya dan keluarganya.

Perseteruan ini menunjukkan keretakan yang semakin dalam antara Jokowi dan PDI-P. Pernyataan saling serang dan tudingan yang belum didukung bukti kuat membuat publik bertanya-tanya mengenai kebenaran di balik konflik ini dan dampaknya terhadap peta politik nasional. Perkembangan selanjutnya dari konflik ini tentu akan sangat dinantikan.