Penolakan Pengadilan Tak Halangi Transfer 238 Anggota Geng Venezuela ke El Salvador

Pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mentransfer 238 anggota geng Venezuela, yang tergabung dalam kelompok kriminal Tren de Aragua, ke penjara berlapis keamanan tinggi di El Salvador. Transfer tersebut dilakukan meskipun sebelumnya seorang hakim federal AS telah mengeluarkan putusan yang memblokir deportasi tersebut, berdasarkan penolakan atas penggunaan hukum perang yang menjadi dasar tindakan deportasi tersebut. Keberhasilan transfer ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai yurisdiksi hukum internasional dan kewenangan eksekutif dalam menangani kejahatan transnasional.

Presiden El Salvador, Nayib Bukele, mengumumkan kedatangan 238 anggota geng Tren de Aragua dan 23 anggota geng MS-13 pada Minggu, 16 Maret 2025, melalui unggahan di media sosial. Bukele, dalam nada yang menyindir putusan pengadilan AS, menyatakan, “Ups, terlambat,” bersamaan dengan unggahan video yang memperlihatkan para tahanan dikawal ketat menuju Pusat Penahanan Terorisme (Cecot), penjara berlapis keamanan tinggi di El Salvador. Video tersebut menunjukkan puluhan tahanan dengan borgol di tangan dan kaki, dikawal ketat oleh petugas bersenjata. Presiden Bukele menyatakan bahwa para tahanan akan ditahan di Cecot selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan masa tahanan.

Baik pemerintah AS maupun El Salvador hingga saat ini enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas para tahanan dan tuduhan kriminal yang dilayangkan kepada mereka. Ketidakjelasan ini memicu spekulasi dan kekhawatiran mengenai transparansi proses hukum yang diterapkan dalam kasus ini. Keengganan untuk memberikan informasi detail mengenai dugaan kejahatan yang dilakukan juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan due process bagi para tahanan. Proses hukum yang kontroversial ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas kewenangan eksekutif dan implikasinya terhadap hukum internasional.

Kejadian ini menggarisbawahi kompleksitas penanganan kejahatan transnasional dan tantangan dalam koordinasi penegakan hukum antar negara. Putusan pengadilan AS yang diabaikan oleh pemerintah Trump menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip supremasi hukum dan menunjukkan ketidakpastian hukum internasional dalam menghadapi isu kejahatan lintas batas negara. Lebih lanjut, transfer ini membuka ruang untuk pembahasan mengenai etika dan keadilan dalam penanganan tahanan dengan tuduhan kejahatan berat, terutama dengan pertimbangan kondisi penjara di El Salvador dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih kuat dan transparan dalam kerjasama internasional untuk menangani kejahatan transnasional.

Pertanyaan penting yang muncul dari insiden ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan internasional dapat memastikan agar hak asasi manusia para tahanan tetap terlindungi, dan bagaimana memastikan bahwa proses hukum yang adil dan transparan tetap dipatuhi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang melibatkan banyak negara.