PDIP Sumut Dukung Pemerintahan Prabowo Subianto, Tetap Berperan sebagai Penyeimbang

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, dalam sebuah acara buka puasa bersama kader partai di Hotel Grand Mercure, Medan, Sabtu malam (15/3/2025). Keputusan tersebut, menurut Simbolon, merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang mempertimbangkan dinamika politik terkini.

Simbolon menekankan bahwa dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo tidak serta merta berarti meninggalkan fungsi pengawasan. Partai akan tetap menjalankan peran check and balance untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih dan adil. Ia pun menginstruksikan seluruh legislator PDIP di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk senantiasa menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi penyimpangan.

Ketidakhadiran Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pernyataan Dukungan

Menariknya, dalam pernyataan dukungan tersebut, Simbolon secara sengaja tidak menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini disambut gelak tawa oleh para kader yang hadir. Dalam penjelasannya seusai acara, Simbolon mengungkapkan alasan di balik ketidakhadiran nama Gibran. Ia menjelaskan bahwa Gibran, yang pernah dipecat dari PDIP, dianggap telah menciptakan sejarah kelam bagi partai. Simbolon menyoroti perlakuan hukum yang dianggap tidak adil terhadap partai di masa lalu sebagai latar belakang keputusan tersebut.

"Sejarahnya sudah diketahui semua," ungkap Simbolon, "Ini terkait bagaimana PDIP dizalimi dan menghadapi perlakuan hukum yang tidak adil. Ini menjadi catatan penting bagi kami kader PDIP." Meskipun demikian, Simbolon menegaskan bahwa Megawati tetap menjalin hubungan baik dengan Presiden Prabowo. Dukungan PDIP, karenanya, diberikan sembari tetap menjalankan peran pengawasan yang kritis dan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

Simbolon menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya peran check and balance dalam menjaga keseimbangan pemerintahan. Dukungan kepada pemerintahan Prabowo, menurutnya, tidak berarti PDIP akan menjadi partai pendukung pasif. Justru sebaliknya, partai akan tetap menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini menunjukkan komitmen PDIP untuk tetap berperan aktif dalam dinamika politik nasional, sekalipun telah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan yang ada.

Catatan: Informasi dalam berita ini didasarkan pada pernyataan Ketua DPD PDIP Sumut dan belum tentu mewakili pandangan seluruh kader PDIP.