DPR Buka Peluang Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI, Namun Tegaskan Prosedur Formal

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan pada Sabtu, 15 Maret 2025, di Hotel Fairmont, Jakarta. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas. Dasco menyatakan bahwa DPR terbuka terhadap masukan dari publik, termasuk kelompok masyarakat sipil, namun menekankan pentingnya mengikuti prosedur resmi dalam menyampaikan aspirasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa seharusnya perwakilan dari LSM mengirimkan surat resmi sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembahasan RUU TNI.

"Meskipun rapat dilakukan tertutup, informasi mengenai pembahasan revisi UU TNI sudah disebarluaskan melalui media massa sehari sebelumnya," ungkap Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin, 17 Maret 2025. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya transparansi dalam proses pembahasan revisi tersebut. Dasco juga menegaskan bahwa insiden yang terjadi di luar ruang rapat, di mana beberapa aktivis dihalangi masuk, berada di luar kendali panitia pembahasan RUU. Ia mengaku tidak mengetahui detail insiden tersebut dan menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama proses tersebut. Lebih lanjut, Dasco menyatakan kesediaan DPR untuk berdiskusi dengan perwakilan NGO pada hari Senin, 17 Maret 2025, untuk menampung aspirasi dan masukan terkait revisi UU TNI.

Dasco menjelaskan bahwa pembahasan RUU TNI yang dilakukan di Hotel Fairmont telah dipublikasikan melalui media massa sehari sebelum rapat dimulai. Ini, menurutnya, merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan proses legislasi kepada publik. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya mekanisme resmi dalam menyampaikan aspirasi dan masukan. Ketidakhadiran surat resmi dari LSM, menurut Dasco, menjadi penyebab ketidaktahuan panitia pembahasan atas kehadiran para aktivis dan insiden yang terjadi di luar ruangan rapat.

Insiden yang melibatkan aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan, khususnya dari Kontras, yang berusaha masuk paksa ke ruang rapat dan mengalami penghadangan oleh petugas keamanan hotel, menjadi sorotan. Andrie, seorang aktivis Kontras yang terlibat langsung, menceritakan kronologi kejadian yang ia alami dan mengungkapkan penolakan terhadap revisi UU TNI dan dwifungsi ABRI. Aksi tersebut, menurut Andrie dan rekan-rekannya, merupakan upaya untuk menyuarakan keberatan terhadap substansi revisi UU TNI yang dikhawatirkan akan melemahkan pengawasan sipil terhadap militer.

Ke depannya, DPR berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Dasco menegaskan bahwa DPR akan selalu terbuka menerima masukan dari masyarakat, asalkan disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar proses pembahasan UU dapat berlangsung tertib, lancar, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pihak DPR berharap agar ke depannya, komunikasi dan koordinasi antara pihak penyelenggara rapat dan pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dapat terjalin dengan lebih baik untuk menghindari kesalahpahaman dan insiden yang tidak diinginkan.

Berikut ringkasan poin penting yang perlu diperhatikan:

• DPR menyatakan terbuka terhadap masukan publik, namun menekankan pentingnya prosedur formal.
• Informasi mengenai pembahasan RUU TNI telah dipublikasikan di media massa sebelum rapat.
• Insiden di luar ruang rapat berada di luar kendali panitia pembahasan RUU.
• DPR bersedia berdiskusi dengan perwakilan NGO.
• Aksi demonstrasi dari aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan dan insiden yang terjadi menjadi sorotan.
• DPR berkomitmen meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.