Walhi Jabar Kritik Pelibatan TNI dalam Pengelolaan Sampah Jawa Barat, Apresiasi Keberanian Gubernur Dedi Mulyadi

Wahyudin Iwang, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan TNI dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Walhi Jabar tegas menolak langkah tersebut, menganggapnya tidak tepat dan kontraproduktif. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Senin, 17 Maret 2025.

Iwang menuding kegagalan penanganan Sungai Citarum sebagai bukti ketidakmampuan TNI dalam mengelola isu lingkungan. Walaupun TNI diamanatkan oleh Perpres Nomor 15 Tahun 2018 untuk percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, kondisi sungai tersebut hingga kini belum membaik. Anggaran besar yang telah dialokasikan untuk Program Citarum Harum pun dinilai belum memberikan hasil maksimal. Kegagalan tersebut, menurut Iwang, terlihat jelas dari kinerja empat Pokja dalam PPK DAS Citarum yang dinilai gagal, yaitu:

• Pokja Lahan Kritis
• Pokja Pencemaran dan Pengendalian
• Pokja Sampah
• Pokja Penegakan Hukum

"Jika di Sungai Citarum saja TNI belum menunjukkan hasil yang signifikan, bagaimana mungkin mereka dapat mengatasi permasalahan sampah yang jauh lebih kompleks di Jawa Barat?" tegas Iwang. Ia mendesak agar TNI fokus pada tugas dan fungsinya, dan tidak dibebani tanggung jawab di luar keahlian mereka. Ia khawatir pelibatan TNI dalam pengelolaan sampah justru akan memperparah situasi, mengingat permasalahan pengelolaan sampah dari sungai saja belum terselesaikan secara efektif, yang seringkali berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dibakar.

Walhi Jabar juga mengkhawatirkan potensi pembakaran sampah atau pemanfaatannya sebagai bahan campuran pembakaran industri, praktik yang dinilai sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Organisasi tersebut menekankan perlunya pendekatan yang lebih terencana dan partisipatif dalam pengelolaan sampah, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan keahlian yang relevan.

Meskipun Walhi Jabar mengkritik pelibatan TNI dalam pengelolaan sampah, organisasi ini tetap mengapresiasi keberanian Gubernur Dedi Mulyadi dalam mengambil langkah-langkah eksekutor. Walhi Jabar menilai keberanian tersebut sebagai hal yang positif dan berharap dapat mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku perusakan lingkungan. Namun, Walhi Jabar menegaskan bahwa langkah Gubernur Dedi Mulyadi terlalu tergesa-gesa dan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk mendapatkan masukan yang komprehensif sebelum mengambil keputusan.

Walhi Jabar berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih pendekatan yang lebih terukur dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat, dengan melibatkan ahli dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaannya.