Bencana Banjir Bandang Cisarua: Enam Jembatan Putus, Wamen PU Tekankan Pentingnya Rekomendasi Teknis

Bencana Banjir Bandang Cisarua: Enam Jembatan Putus, Wamen PU Tekankan Pentingnya Rekomendasi Teknis

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas dampak banjir bandang yang melanda Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Selasa (4/2/2025). Bencana alam tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, khususnya enam jembatan yang dilaporkan putus total. Salah satu jembatan yang mengalami kerusakan parah adalah Jembatan Hankam, akses vital penghubung Desa Lewimalang dan Jogjogan. Kerusakan ini menyebabkan terisolasinya sejumlah wilayah dan menghambat akses warga menuju layanan publik dan perekonomian.

Dalam peninjauan lokasi pengungsian dan area terdampak, Wamen PUPR menekankan pentingnya penerapan prosedur teknis dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan yang melintasi aliran sungai. Beliau menyampaikan imbauan tegas terkait perlunya rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR sebelum pembangunan jembatan dimulai. "Pembangunan jembatan yang melewati sungai harus mendapat persetujuan dan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal SDA," tegas Wamen PUPR. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir risiko kerusakan akibat bencana alam dan memastikan konstruksi jembatan sesuai dengan standar keamanan dan ketahanan yang diperlukan, mengingat kondisi geografis wilayah tersebut yang rawan banjir.

Selain kerusakan jembatan, Wamen PUPR juga menyoroti masalah penyempitan aliran Sungai Ciliwung akibat pembangunan permukiman di bantaran sungai. Kondisi ini dipercaya memperparah dampak banjir bandang karena mengurangi kapasitas tampung sungai. "Sungai Ciliwung di kawasan ini tampak menyempit karena banyaknya rumah di bantaran sungai. Ini perlu mendapat perhatian serius," ujar Wamen PUPR. Beliau pun menghimbau warga untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai demi keselamatan dan kelancaran aliran sungai. Relokasi warga yang tinggal di area rawan bencana juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.

Penanganan pasca-banjir di Cisarua membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Upaya relokasi warga dari bantaran sungai menjadi prioritas utama, selain perbaikan infrastruktur yang rusak. Wamen PUPR menyatakan komitmen Kementerian PUPR untuk mendukung upaya pemulihan pasca-bencana dan memastikan pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dan tahan bencana di masa mendatang. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan yang rusak akan segera dilakukan setelah dilakukan asesmen menyeluruh untuk memastikan keselamatan dan keamanan konstruksi.

Wamen PUPR juga menyampaikan rasa simpati dan belasungkawa kepada masyarakat yang terdampak bencana. Beliau mengunjungi lokasi pengungsian dan memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada warga terdampak agar mereka dapat segera pulih dari trauma dan kerugian yang dialami.

Langkah-langkah yang akan diambil meliputi: * Asesmen menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur. * Perbaikan dan pembangunan kembali enam jembatan yang rusak. * Koordinasi lintas sektoral antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor. * Program relokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. * Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

Peristiwa banjir bandang di Cisarua ini menjadi pengingat pentingnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana juga menjadi pelajaran berharga dari peristiwa ini.