Polri Perluas Akses Nutrisi Anak Melalui 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Baru

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah mendapat dukungan signifikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan diluncurkannya 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Peluncuran yang berlangsung di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025), ini ditandai dengan kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Inisiatif ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden, bertujuan memperluas aksesibilitas makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Kapolri menekankan bahwa 20 SPPG ini merupakan tahap awal, dengan 4 unit berlokasi di Mabes Polri dan 16 unit lainnya tersebar di Polda Prioritas.

Sigit Prabowo menjelaskan rencana pengembangan SPPG lebih lanjut. Ia menyampaikan target penambahan hingga 100 SPPG pada bulan Juli mendatang. "Program ini akan terus berkembang sesuai kebutuhan," tegasnya. Untuk mendukung operasional SPPG, Polri juga akan merekrut Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan keahlian di bidang gizi, akuntansi, peternakan, dan perikanan. Para ahli ini akan berperan krusial dalam memastikan kualitas makanan, distribusi yang tepat sasaran, serta mengawasi standar mutu program MBG.

Sistem hidroponik yang terintegrasi di SPPG Pejaten menjadi sorotan. Sistem ini, selain menjamin pasokan bahan pangan berkualitas, juga dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan bagi petani dan masyarakat sekitar. Komitmen Polri terhadap food security juga ditekankan, dengan upaya pencegahan distribusi makanan yang tidak layak konsumsi. "Kami akan senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan makanan bergizi yang sampai ke sekolah-sekolah memenuhi standar dan harapan pemerintah," ujar Kapolri.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut positif langkah Polri. Ia mengungkapkan rencana pengembangan SPPG hingga 542 unit lagi, dengan harapan jumlah total SPPG dapat mencapai 1.000 unit di masa mendatang. "Kerja sama ini akan memperkuat pengawasan terhadap program MBG," imbuhnya. Kehadiran BPKP yang melakukan pengawasan harian juga diharapkan dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas program ini.

Langkah Polri ini menandai komitmen nyata dalam mendukung program MBG. Penambahan SPPG, rekrutmen tenaga ahli, dan integrasi sistem hidroponik menunjukkan upaya terpadu untuk memastikan keberhasilan program dalam memberikan akses nutrisi bagi anak-anak Indonesia. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara Polri, BGN, dan berbagai pihak terkait, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pendistribusian makanan bergizi.

Berikut adalah poin-poin penting dari pengembangan program SPPG:

• Peluncuran 20 SPPG di Mabes Polri dan 16 Polda prioritas.
• Target penambahan hingga 100 SPPG pada bulan Juli 2025.
• Rekrutmen Bakomsus ahli gizi, akuntansi, peternakan, dan perikanan.
• Implementasi sistem hidroponik untuk menjamin pasokan bahan pangan.
• Komitmen terhadap food security dan pengawasan ketat.
• Target penambahan SPPG hingga 542 unit lagi, dengan harapan mencapai 1.000 unit.
• Pengawasan harian oleh BPKP.