Efisiensi Anggaran Membatasi Perbaikan Jalan di Gunungkidul Jelang Mudik Lebaran

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul menghadapi kendala signifikan dalam upaya pemeliharaan infrastruktur jalan menjelang arus mudik Lebaran 2025. Pemotongan anggaran hingga 80 persen akibat kebijakan efisiensi memaksa DPUPRKP untuk menerapkan strategi perbaikan jalan yang terbatas, hanya berupa penambalan jalan-jalan yang rusak. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Marga DPUPRKP Gunungkidul, Wadiyana, pada Senin (17/3/2025). Wadiyana menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran mencegah pelaksanaan proyek pembangunan jalan baru, dan hanya memungkinkan perbaikan darurat berupa penambalan jalan yang rusak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya selama periode arus mudik Lebaran.

Dengan anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp 1,8 miliar dari APBD tahun 2025, DPUPRKP Gunungkidul berupaya memaksimalkan upaya pemeliharaan jalan kabupaten sepanjang 1.157,26 kilometer. Anggaran tersebut dialokasikan secara bertahap, dengan rincian:

• Triwulan pertama: Rp 200 juta
• Triwulan kedua: Rp 300 juta

Meskipun anggaran terbatas, DPUPRKP telah menargetkan penyelesaian perbaikan jalan sebelum Lebaran tiba. Prioritas perbaikan difokuskan pada sejumlah ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan, diantaranya:

• Kelor - Srimpi
• Srimpi - Jaranmati
• Grogol - Wareng
• Ngawen - Bundelan
• Ngawen - Sambirejo
• Jatiayu - Bulurejo
• Paliyan - Jetis
• Kalipentung - Putat
• Bhayangkara
• Semanu - Semuluh
• JJLS Sidoharjo - Sundak
• Beberapa ruas jalan dalam kota Wonosari

Wakil Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Supriyadi, mengakui dampak negatif efisiensi anggaran terhadap kondisi infrastruktur jalan. Namun, ia memastikan bahwa jalur-jalur mudik utama tetap dalam kondisi baik dan terbebas dari kerusakan berat. Supriyadi menekankan bahwa penambalan jalan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pemudik selama perjalanan, serta meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas. Meskipun demikian, Supriyadi berharap agar pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan di masa mendatang, guna memastikan kualitas jalan yang lebih baik dan menunjang kelancaran mobilitas masyarakat.

Terbatasnya anggaran ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur jalan di Gunungkidul. Perbaikan yang bersifat tambal sulam dinilai hanya sebagai solusi sementara dan bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan kerusakan jalan yang lebih menyeluruh. Ke depan, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih matang dan komprehensif untuk memastikan kualitas infrastruktur jalan di Gunungkidul tetap terjaga, sehingga dapat menunjang aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat secara optimal, khususnya menjelang periode arus mudik dan balik Lebaran setiap tahunnya.