Anggota DPR Usul Sistem Tol Tanpa Tapping, Tekan Kecelakaan dan Tingkatkan Efisiensi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan modernisasi sistem transaksi di jalan tol Indonesia dengan menghilangkan sistem tapping konvensional. Usulan ini disampaikan Rosiade dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya di Gedung DPR RI, Senin (17/3/2025). Ia berpendapat bahwa sistem tapping saat ini berkontribusi pada kepadatan lalu lintas di gerbang tol, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Insiden kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi baru-baru ini menjadi contoh nyata permasalahan yang dihadapi. Rosiade menekankan perlunya solusi yang efektif untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Rosiade mendorong penggunaan sistem on-board unit (OBU) atau Radio Frequency Identification (RFID) sebagai alternatif. Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Jepang yang telah menerapkan sistem serupa tanpa kendala berarti. Menurutnya, teknologi tersebut sudah tersedia dan diterapkan oleh Jasa Marga dan Hutama Karya, sehingga implementasinya hanya tinggal masalah kebijakan dan koordinasi antar pihak terkait. "Saya melihat tidak ada hambatan teknis yang signifikan untuk beralih ke sistem OBU atau RFID," ujar Rosiade. "Teknologi ini telah matang dan terbukti efektif di berbagai negara. Yang perlu kita lakukan adalah mendorong agar penerapannya di Indonesia dapat segera terealisasi."

Lebih lanjut, Rosiade meminta Direktur Utama Jasa Marga dan Hutama Karya untuk berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas usulan ini secara lebih detail. Ia berharap kerja sama ini dapat menghasilkan rencana implementasi yang komprehensif dan terukur. Rosiade juga optimistis bahwa peralihan ke sistem OBU atau RFID akan memberikan manfaat signifikan bagi pengguna jalan tol di Indonesia.

Selain peningkatan keamanan dan keselamatan, Rosiade juga menyoroti aspek efisiensi. Sistem OBU dan RFID diyakini akan mengurangi waktu tunggu di gerbang tol, sehingga meningkatkan kecepatan dan kelancaran lalu lintas. Ia juga menyinggung potensi kerja sama dengan bank-bank Himbara untuk menyediakan OBU secara gratis atau dengan harga yang sangat terjangkau bagi pengguna jalan. Hal ini dinilai akan membantu mempercepat adopsi teknologi baru ini oleh masyarakat luas. "Saya yakin, dengan dukungan dari semua pihak, kita dapat mewujudkan sistem jalan tol yang lebih aman, efisien, dan modern," tegas Rosiade.

Rosiade juga menyoroti peran Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO) dan Jasa Marga Tollroad Maintenance (JMTN) dalam penyediaan dan pemeliharaan sistem RFID. Ia berharap kedua badan usaha tersebut dapat berkolaborasi untuk memberikan solusi yang terintegrasi dan memastikan kelancaran transisi ke sistem baru ini. Usulan ini bukan hanya sekadar solusi teknis, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan tol di Indonesia. Dengan mengadopsi teknologi modern, diharapkan Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara maju dalam hal infrastruktur jalan tol.

Langkah-langkah yang diusulkan oleh Andre Rosiade:

• Mendorong penghapusan sistem tapping di seluruh gerbang tol Indonesia.
• Menerapkan sistem OBU atau RFID sebagai alternatif.
• Berkoordinasi dengan BPJT Kementerian PUPR untuk membahas implementasi.
• Kerjasama dengan bank Himbara untuk penyediaan OBU.
• Pemanfaatan peran JMTO dan JMTN dalam penyediaan dan pemeliharaan sistem RFID.

Kesimpulannya, usulan ini bertujuan untuk menciptakan sistem jalan tol yang lebih modern, efisien, dan aman, dengan menghilangkan potensi kecelakaan yang disebabkan oleh kemacetan di gerbang tol. Ini merupakan langkah progresif untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia.