Temuan Beras Impor Berkutu di Gudang Bulog: Pemerintah Pastikan Tak Masuk Rantai Konsumsi Masyarakat

Beredarnya informasi mengenai temuan beras impor berkutu di gudang Bulog Yogyakarta telah menjadi sorotan publik dan memicu reaksi cepat dari pemerintah. Temuan tersebut pertama kali diungkap oleh Komisi IV DPR RI setelah melakukan kunjungan kerja ke gudang Bulog di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto, secara langsung mengamati kondisi beras impor tersebut yang dinilai telah banyak terserang kutu.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memberikan klarifikasi terkait temuan tersebut. Dalam keterangan pers di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025), Wamentan menegaskan bahwa beras impor berkutu tersebut tidak akan dialirkan ke pasaran untuk dikonsumsi masyarakat. Ia menekankan bahwa jumlah beras yang terkontaminasi relatif kecil dibandingkan dengan total stok beras impor. Wamentan memastikan telah memberikan instruksi tegas agar beras tersebut tidak diperjualbelikan untuk konsumsi publik.

"Meskipun memang ada temuan beras impor berkutu, namun jumlahnya tidak signifikan," ujar Wamentan Sudaryono. "Kami telah menginstruksikan agar beras tersebut tidak diedarkan ke masyarakat dan akan dialokasikan untuk keperluan lain." Wamentan menyebutkan bahwa alternatif pemanfaatan beras berkutu tersebut dapat diarahkan sebagai pakan ternak, sehingga tidak menimbulkan pemborosan dan tetap memiliki nilai guna.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (11/3/2025), menyampaikan laporan dari Perum Bulog terkait temuan tersebut. Laporan Bulog mengindikasikan jumlah beras impor berkutu yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai angka antara 100.000 hingga 300.000 ton dari total stok beras impor sebesar 2 juta ton. Mentan Amran menyatakan telah menugaskan Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, untuk segera menindaklanjuti masalah ini dan mempercepat proses penanganan di wilayah Yogyakarta.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan pangan dan melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan akibat mengkonsumsi beras yang tidak layak. Pemerintah memastikan bahwa proses distribusi beras untuk konsumsi masyarakat akan tetap diawasi secara ketat untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Penanganan beras berkutu yang telah ditemukan akan difokuskan pada pemanfaatan alternatif yang tepat, seperti pemanfaatan sebagai pakan ternak, untuk meminimalisir potensi kerugian.

Pemerintah juga berjanji untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas beras impor di masa mendatang guna memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stok beras impor menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa dan membangun kepercayaan publik terhadap keamanan pangan nasional.

Berikut poin-poin penting terkait temuan beras impor berkutu:

• Komisi IV DPR menemukan beras impor berkutu di Gudang Bulog Yogyakarta.
• Wamentan memastikan beras berkutu tidak akan dijual untuk konsumsi masyarakat.
• Jumlah beras berkutu dilaporkan relatif sedikit dibandingkan total stok impor.
• Beras berkutu akan dialokasikan untuk keperluan lain, misalnya pakan ternak.
• Mentan menyampaikan laporan Bulog tentang jumlah beras berkutu antara 100.000-300.000 ton di seluruh Indonesia.
• Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan kualitas beras impor.