Efisiensi Anggaran: DIY Tunda Open House Lebaran 2025

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengambil langkah efisiensi anggaran dengan meniadakan tradisi open house Lebaran pada tahun 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, pada Senin (17/3/2025). Penghentian open house ini bukan tanpa alasan, mengingat tingginya animo masyarakat untuk menghadiri acara tersebut setiap tahunnya. Tradisi silaturahmi yang biasanya diramaikan oleh kehadiran masyarakat untuk bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dinilai membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pengamanan, penyediaan konsumsi, dan kelancaran acara.

"Hari pertama setelah Lebaran biasanya sudah banyak masyarakat yang mengantre untuk open house. Oleh karena itu, tahun ini kami memutuskan untuk tidak menyelenggarakannya," ujar Sekda Beny. Selain open house, Pemerintah DIY juga membatalkan agenda syawalan ke kabupaten dan kota di wilayah DIY. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, khususnya dalam konteks efisiensi dan efektivitas pengeluaran. Penekanan pada efisiensi ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

Meskipun open house di lingkungan Pemerintah DIY ditiadakan, acara tradisional Grebeg Keraton tetap akan dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekda Beny, yang memastikan bahwa tradisi budaya penting tersebut tetap terjaga. "Grebeg Keraton tetap ada, tidak ditiadakan," tegasnya. Lebih lanjut, Pemerintah DIY memberikan keleluasaan kepada bupati dan wali kota di wilayah DIY untuk menyelenggarakan open house di daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan dan anggaran yang tersedia.

Keputusan untuk meniadakan open house ini telah mempertimbangkan beberapa faktor. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat yang menghadiri acara tersebut. Hal ini menyebabkan diperlukannya pengamanan yang ketat dan pengaturan yang terencana agar tidak menimbulkan kepadatan dan gangguan ketertiban umum. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, Pemerintah DIY menilai bahwa penghematan anggaran lebih diutamakan pada tahun ini. Penekanan pada efisiensi ini diharapkan dapat dialihkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih bermanfaat.

Langkah ini tentu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, langkah efisiensi ini diapresiasi sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, beberapa masyarakat mungkin merasa kecewa karena kehilangan kesempatan untuk bersilaturahmi langsung dengan Gubernur DIY. Namun, Pemerintah DIY berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan ini demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

Berikut poin-poin penting terkait kebijakan ini:

• Open House di lingkungan Pemerintah DIY ditiadakan pada Lebaran 2025.
• Syawalan ke kabupaten/kota di DIY juga ditiadakan.
• Grebeg Keraton tetap dilaksanakan.
• Bupati/Wali Kota dipersilakan menyelenggarakan open house di daerah masing-masing.
• Kebijakan ini diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran.