Beban Keuangan Riau: Tunda Bayar Rp 2,2 Triliun Mengguncang Pemerintahan Provinsi

Gubernur Riau, Abdul Wahid, tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Terungkapnya tunda bayar mencapai Rp 2,2 triliun dalam rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau pada 12 Maret 2025 lalu telah menimbulkan kekhawatiran dan menjadi sorotan publik. Besarnya angka tersebut merupakan beban fiskal yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Provinsi Riau, mengakibatkan Gubernur mengaku kewalahan dalam mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam rapat yang disiarkan secara langsung tersebut, Gubernur Wahid menyatakan keheranannya atas jumlah tunda bayar yang fantastis. “Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun,” ujarnya, menekankan perbedaan signifikan dengan pengalaman sebelumnya yang hanya berkisar ratusan miliar rupiah. Kondisi ini telah menciptakan tekanan besar bagi pemerintahan Provinsi Riau dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengelolaan keuangan daerah selama ini.

Upaya pencarian solusi telah dilakukan dengan memeriksa secara menyeluruh lembar kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya mengecewakan; bahkan dengan penghentian seluruh kegiatan di tahun 2025, dana yang tersedia masih jauh dari cukup untuk menutupi tunda bayar tersebut. Situasi ini memaksa Gubernur Wahid untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang sulit, termasuk kemungkinan pemotongan tunjangan bagi 21.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.

Keputusan untuk memangkas tunjangan ASN, jika terlaksana, diyakini akan menimbulkan kontroversi. Namun, Gubernur Wahid menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah tunda bayar ini, sekalipun harus mengambil langkah-langkah yang tidak populer. “Biar kebijakan saya tidak populer tidak ada masalah, yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggungjawab,” tegasnya. Beliau menyadari bahwa beban mental yang dihadapi sangat berat, bahkan sampai mengganggu istirahatnya. Ketegasan dan tanggung jawab menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini.

Gubernur Wahid berkomitmen untuk mengambil terobosan guna menyelesaikan masalah tunda bayar dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Langkah-langkah strategis dan terukur perlu segera diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab tunda bayar yang mencapai angka triliunan rupiah juga sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau.

Langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Provinsi Riau untuk mengatasi masalah ini masih dalam tahap perencanaan dan kajian lebih lanjut.