Junta Myanmar dan Rusia Perkuat Kerja Sama di Tengah Sanksi Internasional

Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar, melakukan kunjungan resmi ke Moskow pada awal Maret 2025 untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan ini menandai babak terbaru dari hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua negara, terutama di tengah gejolak politik dalam negeri Myanmar dan sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap kedua negara tersebut. Kunjungan ini berlangsung menyusul serangkaian peristiwa penting yang telah membentuk lanskap politik dan keamanan di Myanmar dan hubungannya dengan Rusia.

Kudeta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing pada Februari 2021 menandai titik balik dalam sejarah Myanmar. Penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi dan penindasan terhadap oposisi memicu gelombang protes dan konflik bersenjata yang meluas. Ribuan warga sipil tewas, dan negara ini terjerumus dalam krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Sebagai respons terhadap tindakan represif junta, banyak negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar, membatasi aksesnya terhadap sumber daya ekonomi dan teknologi. Situasi ini semakin diperparah oleh sanksi yang juga dijatuhkan terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina pada tahun 2022. Kedua negara yang tengah menghadapi tekanan internasional ini, tampak semakin mempererat hubungan mereka sebagai bentuk saling mengimbangi dampak sanksi.

Pertemuan antara Min Aung Hlaing dan Putin, yang merupakan pertemuan kedua mereka dalam dua tahun terakhir, diharapkan akan membahas berbagai isu strategis. Kremlin telah menyatakan bahwa kedua pemimpin akan mendiskusikan prospek pengembangan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan, serta isu-isu internasional terkini. Namun, fokus utama pertemuan tersebut diperkirakan akan berpusat pada dukungan militer Rusia terhadap junta Myanmar. Analis menyebutkan bahwa bantuan militer Rusia, khususnya dalam hal pertahanan udara, sangat krusial bagi junta dalam menghadapi serangan dari berbagai kelompok pemberontak etnis minoritas dan kelompok-kelompok pro-demokrasi. Hilangnya wilayah teritorial yang signifikan akibat serangan pemberontak di akhir tahun 2023, semakin memperkuat kebutuhan junta akan dukungan militer dari Rusia. Morgan Michaels, peneliti dari International Institute for Strategic Studies, menekankan pentingnya bantuan Rusia dalam membantu junta mempertahankan operasi udara mereka.

Kerja sama antara Rusia dan Myanmar tidak hanya terbatas pada bidang pertahanan dan militer. Kedua negara juga telah melakukan latihan militer bersama dan menandatangani pakta pengembangan tenaga nuklir. Lebih jauh lagi, pemerintah militer Myanmar juga berupaya untuk meningkatkan jumlah warganya yang bekerja di Rusia. Dalam sebuah tindakan yang mencolok, Myanmar bahkan memberikan hadiah enam ekor gajah kepada Sirkus Besar Moskow sebagai tanda persahabatan, sebuah tindakan yang menunjukkan kedalaman hubungan yang berkembang di antara kedua negara tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa segala bentuk kerja sama ini terjadi di tengah krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Myanmar, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang dampak dari kerja sama ini terhadap warga Myanmar dan stabilitas regional.

Kesimpulannya, kunjungan Min Aung Hlaing ke Moskow menandai sebuah babak baru dalam hubungan yang semakin menguat antara junta Myanmar dan Rusia. Di tengah tekanan sanksi internasional dan krisis domestik yang berkepanjangan, kerja sama ini memberi junta Myanmar akses vital terhadap sumber daya militer dan ekonomi, namun juga menimbulkan kekhawatiran yang serius tentang implikasi terhadap hak asasi manusia dan stabilitas regional yang lebih luas. Perkembangan ini menjadi sorotan penting dalam gejolak politik global saat ini.