Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024: Juni dan Oktober 2025

Pemerintah resmi mengumumkan percepatan proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Berdasarkan konferensi pers yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Senin, 17 Maret 2025, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditargetkan rampung pada Oktober 2025. Percepatan ini menandai perubahan signifikan dari jadwal sebelumnya yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pelamar. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menekankan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proses pengangkatan ini secara efisien dan efektif.

Percepatan ini, menurut Mensesneg, dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan instansi terkait. Proses pengangkatan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kapasitas dan kesiapan infrastruktur masing-masing instansi. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menambahkan bahwa Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memberikan dukungan penuh untuk memastikan kelancaran proses pengangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, keberhasilan percepatan ini sangat bergantung pada kesiapan dan pemenuhan persyaratan dari setiap instansi.

Persyaratan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

Proses pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi terkait. Untuk CPNS, persyaratannya meliputi:

• Instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN atau dalam proses pemberkasan.
• Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengambil dan tidak mengajukan pindah instansi.
• Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN.
• Instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
• Instansi telah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.

Sementara itu, untuk PPPK, persyaratannya meliputi:

• Instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK dan saat ini sedang proses pemberkasan.
• Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengambil dan tidak mengajukan pindah instansi.
• Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN.
• Instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang di dalam DIPA.
• Instansi telah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.

Kementerian PANRB menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan simulasi yang cermat oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemda dalam rangka memastikan kesiapan mereka untuk memenuhi persyaratan tersebut. Laporan kesiapan ini harus segera disampaikan agar BKN dapat memfasilitasi proses pengangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perubahan Jadwal dan Implikasinya

Perubahan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK ini merupakan penyesuaian dari jadwal awal yang tercantum dalam Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Nomor 1239/B-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 14 Januari 2025 dan Surat Kepala BKN 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 8 Maret 2025. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses dan memastikan kepastian bagi para pelamar. Namun, percepatan ini juga memerlukan upaya ekstra dari seluruh pihak terkait untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara di Indonesia.