Perubahan Haluan PDIP: Dari Penolakan Megawati hingga Pimpinan Panja RUU TNI

Dinamika politik di Indonesia kembali menyoroti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyusul perubahan sikap partai tersebut terkait revisi Undang-Undang (UU) TNI. Perubahan ini menjadi sorotan publik, terutama mengingat penolakan tegas yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terhadap revisi UU tersebut tahun lalu. Kini, PDIP justru memegang kendali sebagai pimpinan Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua DPR, Puan Maharani, memberikan klarifikasi terkait perubahan sikap tersebut. Dalam pernyataan kepada wartawan di gedung DPR, Senin (17/3/2025), Puan menjelaskan bahwa penolakan Megawati disampaikan sebelum pembahasan bersama dilakukan. Ia menekankan bahwa Panja RUU TNI di Komisi I DPR telah melakukan proses legislasi yang transparan dan terbuka untuk publik. Puan mengundang publik untuk menelaah secara detail perubahan-perubahan yang tertuang dalam draf revisi UU tersebut sebelum nantinya disahkan.

"Proses legislasi telah disampaikan ke publik. Publik dipersilakan untuk memeriksa perubahan dalam draf revisi sebelum diputuskan," ujar Puan. Ia menambahkan bahwa hasil kerja Panja telah dipublikasikan dan disebarluaskan kepada para anggota DPR. Puan juga menegaskan kembali komitmen PDIP dalam pembahasan RUU TNI, dengan menekankan bahwa partisipasi partai tersebut bertujuan untuk memastikan terwujudnya produk legislasi yang sesuai dengan visi dan misi partai.

"Kehadiran PDIP dalam pembahasan ini bertujuan untuk meluruskan hal-hal yang dianggap tidak sesuai," tegas Puan. Penjelasan ini bertujuan untuk menepis anggapan bahwa perubahan sikap PDIP merupakan sebuah kemunduran dari komitmen awal. Partai berlambang banteng moncong putih ini kini berada di posisi yang krusial dalam menentukan arah revisi UU TNI, sebuah hal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan mengingat penolakan keras Megawati sebelumnya.

Penolakan Megawati terhadap revisi UU TNI sebelumnya disampaikan secara tegas pada Mukernas Perindo, Selasa (30/7/2024). Megawati secara spesifik menolak perubahan terkait umur pensiun perwira TNI yang tercantum dalam RUU tersebut. Ia bahkan mengkaitkan revisi tersebut dengan Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, yang merupakan kebijakan yang pernah ia pimpin saat menjabat sebagai Presiden. Megawati mempertanyakan alasan revisi tersebut, yang menurutnya bertentangan dengan semangat Tap MPR tersebut.

"Saya tidak mengerti maksudnya. Kalau disetarakan, artinya kalau AU RI punya pesawat, berarti polisi juga mesti punya pesawat. Persoalan umur tidak perlu disetarakan," tegas Megawati. Pernyataan Megawati ini memperlihatkan ketegasan sikapnya terkait revisi UU TNI dan menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan sikap yang ditunjukkan oleh fraksi PDIP di DPR saat ini.

Perbedaan sikap antara Megawati dan fraksi PDIP dalam DPR ini menimbulkan pertanyaan seputar dinamika internal partai dan proses pengambilan keputusan di dalam tubuh PDIP. Bagaimana proses internal partai mengakomodasi perbedaan pandangan antara Ketua Umum dan fraksi di DPR menjadi hal yang menarik untuk diamati. Lebih lanjut, bagaimana revisi UU TNI ini akan berdampak pada sistem pertahanan dan keamanan nasional juga patut untuk dikaji secara mendalam.

• Revisi UU TNI mencakup perubahan tentang masa pensiun perwira tinggi.
• Panja RUU TNI di Komisi I DPR telah menyampaikan hasil kerja kepada publik.
• PDIP memiliki peran penting dalam menentukan arah revisi UU TNI.
• Perbedaan pandangan antara Megawati Soekarnoputri dan Fraksi PDIP DPR menjadi sorotan.