Supremasi Sipil Jadi Fokus Utama Pembahasan Revisi UU TNI

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI. Muzani, saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025), menyatakan bahwa proses revisi UU TNI harus dirancang secara ketat dan jelas untuk memastikan tidak ada potensi yang dapat menganggu kedaulatan sipil. Menurutnya, pentingnya ketegasan dalam rumusan UU TNI ini guna menghindari potensi misinterpretasi dan menjamin bahwa TNI tetap berada di bawah kontrol pemerintah sipil.

"Rumusan UU TNI harus bersifat rigid, tegas, dan jelas. Hal ini penting agar tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil," tegas Muzani. Ia menambahkan bahwa setiap pasal dalam revisi UU TNI harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak ada celah yang dapat diinterpretasikan sebagai ancaman terhadap supremasi sipil. Hal ini merupakan komitmen untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Muzani juga menambahkan bahwa kritik yang diarahkan kepada proses revisi UU ini harus dianggap sebagai masukan berharga bagi penyempurnaan naskah akademis.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi isu yang berkembang mengenai potensi kembalinya doktrin dwifungsi ABRI dalam revisi UU TNI. Dasco secara tegas menyatakan bahwa DPR berkomitmen untuk mempertahankan supremasi sipil dan menjamin TNI tetap berada di bawah kendali pemerintah sipil. Ia menekankan bahwa substansi revisi UU TNI sudah dirumuskan dengan jelas untuk mencegah kemunculan interpretasi yang dapat melemahkan kedaulatan sipil.

"Pasal-pasal dalam revisi UU TNI telah dirumuskan dengan sangat hati-hati untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga. Kami di DPR telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan mencegah kembalinya doktrin dwifungsi ABRI. Masyarakat diharapkan untuk membaca dan memahami dengan seksama substansi revisi UU TNI sebelum mengeluarkan pendapat," ujar Dasco dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3).

Dasco juga mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses revisi UU TNI. Ia menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang terbuka untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak. Termasuk pertimbangan terhadap masukan dan kritik konstruktif yang disampaikan oleh berbagai pihak, guna menghasilkan UU TNI yang bersifat kuat, tegas, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam revisi UU TNI:

• Menjaga supremasi sipil.
• Menghindari ambiguitas yang dapat memicu interpretasi yang merugikan.
• Menjamin TNI tetap berada di bawah kendali pemerintah sipil.
• Menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak.
• Memastikan proses revisi berjalan transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, revisi UU TNI ini diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang kuat dan jelas untuk menjamin bahwa TNI tetap berperan sebagai lembaga negara yang profesional dan bertanggung jawab di bawah kontrol pemerintah sipil, sekaligus melindungi kepentingan nasional.