Banjir Palembang: 48 Kolam Retensi Tak Mampu Tanggulangi Genangan Air, Perlu Strategi Jangka Panjang
Banjir Palembang: Perlu Strategi Jangka Panjang Mengatasi Genangan Air
Kota Palembang kembali dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Meskipun kota ini telah dilengkapi dengan 48 kolam retensi, kapasitasnya terbukti tidak memadai untuk menampung debit air yang signifikan, mengakibatkan genangan air di sejumlah titik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas infrastruktur pengendalian banjir yang ada dan mendesak perlunya strategi jangka panjang yang komprehensif.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengakui keterbatasan kapasitas kolam retensi yang ada. Beliau mengungkapkan rencana penambahan kolam retensi, dengan target minimal satu kolam di setiap kelurahan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya tampung air dan mengurangi risiko banjir. Namun, realisasi rencana tersebut membutuhkan upaya signifikan, termasuk pencarian lahan baru dan pendanaan yang cukup. Wali Kota juga telah mengajukan permohonan bantuan dana kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat realisasi proyek ini.
Selain keterbatasan kolam retensi, permasalahan penyempitan anak sungai juga menjadi faktor penyebab banjir. Banyaknya bangunan liar di sekitar anak sungai menyebabkan aliran air terhambat, sehingga memperparah genangan air saat hujan deras. Pemerintah kota berencana melakukan penertiban bangunan liar tersebut untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran air utama. Pengerukan sampah di dalam kolam retensi juga akan segera dilakukan untuk memastikan air hujan dapat meresap dengan baik dan mencegah penyumbatan.
Langkah-langkah yang akan diambil pemerintah kota tidak hanya terfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga mencakup penataan ruang dan penegakan peraturan. Wali Kota Ratu Dewa menegaskan komitmen untuk membongkar bangunan yang berada di bahu anak sungai dan di atas Daerah Aliran Sungai (DAS), meskipun hal ini membutuhkan upaya tegas dan mungkin menimbulkan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Upaya ini dianggap krusial untuk menjamin kelancaran aliran air dan mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.
Banjir yang terjadi di beberapa titik seperti kawasan Sekip, Jalan R. Soekamto, dan Simpang Polda, dengan ketinggian air mencapai 30 sentimeter, menunjukkan betapa mendesaknya permasalahan ini. Kondisi ini menuntut bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga perencanaan tata kelola air yang komprehensif dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Perbaikan sistem drainase, edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah, dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan bangunan di sekitar sungai, merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang tersebut. Keberhasilan dalam mengatasi masalah banjir di Palembang memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat.
- Perbaikan infrastruktur: Penambahan kolam retensi dan pengerukan sampah.
- Penataan ruang: Penertiban bangunan liar di sekitar anak sungai dan DAS.
- Koordinasi antar-lembaga: Kerja sama pemerintah kota dan provinsi.
- Penegakan hukum: Sanksi tegas terhadap pelanggar peraturan bangunan.
- Edukasi masyarakat: Peningkatan kesadaran akan pengelolaan sampah.