Prioritas Gubernur Pramono: Ekspansi Kartu Jakarta Pintar untuk Jangkau 705.000 Siswa

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menetapkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai program prioritas utama pemerintahannya. Keputusan ini, menurutnya, dilandasi oleh pengalaman pribadi sebagai anak seorang guru, yang membuatnya memahami kesulitan akses pendidikan bagi kalangan menengah ke bawah. Dalam sambutan di Kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025), Pramono menegaskan komitmennya untuk meningkatkan jumlah penerima KJP hingga mencapai 705.000 siswa pada tahun ini. Target pencairan dana KJP pun telah ditetapkan sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang, dengan pengumuman resmi terkait mekanisme pencairan diperkirakan akan disampaikan pada minggu ini atau minggu depan.

Langkah ekspansi KJP ini merupakan bagian dari janji kampanye Pramono Anung dalam Pilkada 2024. Ia menekankan bahwa janji-janji tersebut berfokus pada isu-isu riil yang dihadapi masyarakat. Sebelumnya, jumlah penerima KJP sempat mengalami penurunan signifikan menjadi 525.000 siswa. Namun, Gubernur Pramono memastikan bahwa angka tersebut akan kembali meningkat setelah dilakukan pembaruan data secara menyeluruh. Pembaruan data ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat dan menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan bantuan akses pendidikan. Proses pembaruan data ini menjadi langkah krusial dalam merealisasikan target 705.000 penerima KJP.

Selain KJP, program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan dengan jumlah penerima yang dipertahankan sekitar 15.000 mahasiswa. Sebagai upaya peningkatan aksesibilitas dan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mendirikan posko pengaduan KJP di seluruh kantor kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah warga dalam menyampaikan aduan atau pertanyaan terkait KJP, tanpa harus datang langsung ke Sistem Administrasi KJP di Rawa Bunga. Dengan tersedianya posko pengaduan di 44 kecamatan, diharapkan proses pengaduan akan lebih efisien dan responsif. Pramono menegaskan bahwa keputusan penambahan penerima KJP hingga 705.000 siswa sudah final dan akan segera diimplementasikan.

Inisiatif ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta. Dengan peningkatan jumlah penerima KJP dan penyederhanaan akses layanan, diharapkan semakin banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang dapat mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintahan Gubernur Pramono Anung dalam mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut beberapa poin penting terkait kebijakan KJP:

• Peningkatan Jumlah Penerima: Target 705.000 siswa penerima KJP.
• Pencairan Dana: Ditargetkan sebelum Lebaran.
• Pembaruan Data: Proses pembaruan data untuk memastikan akurasi dan jangkauan.
• Posko Pengaduan: Pembukaan posko pengaduan di seluruh kantor kecamatan.
• Program KJMU: Jumlah penerima dipertahankan sekitar 15.000 mahasiswa.