Pemerintah Akhiri Kebijakan Afirmasi Pengangkatan PPPK: Prioritaskan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 yang dijadwalkan pada Oktober 2025, akan menjadi babak akhir dari kebijakan afirmasi pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025). Kebijakan afirmasi, yang selama ini memberikan jalur khusus bagi tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa melalui tes, resmi dihentikan. Ke depan, seluruh Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) diwajibkan mengikuti proses seleksi yang kompetitif dan berbasis kompetensi.

"Pengangkatan PPPK tahun 2024 ini menjadi kebijakan afirmasi terakhir," tegas Nasbi. "Seleksi ASN selanjutnya akan sepenuhnya didasarkan pada hasil tes reguler, guna memastikan kualitas dan kompetensi para pelamar." Keputusan ini, menurutnya, diambil untuk memastikan seluruh ASN yang akan melayani publik memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai. Hal ini sangat penting mengingat ASN akan bertugas dalam jangka panjang, berbeda dengan posisi politik yang sifatnya temporer. Nasbi mencontohkan, seorang politisi dapat memiliki masa jabatan yang singkat, bahkan hanya beberapa bulan, sementara ASN akan bertugas selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kompetensi dan penempatan yang tepat sangat krusial.

Lebih lanjut, Nasbi menekankan pentingnya pemahaman bahwa lowongan CASN bukanlah sekadar kesempatan kerja biasa. "Pengisian setiap posisi membutuhkan kompetensi yang mumpuni," ujarnya. "Jangan sampai proses seleksi dilakukan secara gegabah atau terburu-buru." Pemerintah, lanjut Nasbi, telah mempercepat proses pengangkatan CASN dan PPPK. Pengangkatan CASN tahun 2024 yang semula ditunda hingga Oktober 2025, dipercepat menjadi Juni 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK yang tadinya dijadwalkan Maret 2026, dimajukan ke Oktober 2025. Jadwal tersebut, kata dia, mempertimbangkan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Proses pengangkatan pun akan dilakukan secara bertahap, dengan target paling lambat Juni 2025.

Pemerintah berupaya untuk memastikan proses rekrutmen ASN yang transparan, akuntabel dan adil. Sistem rekrutmen berbasis kompetensi diharapkan dapat menghasilkan ASN yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan publik terbaik. Dengan berakhirnya kebijakan afirmasi, pemerintah berharap dapat mewujudkan birokrasi yang lebih profesional dan efektif. Sistem perekrutan yang kompetitif ini diyakini mampu menyaring calon-calon ASN terbaik yang memiliki integritas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia ke depan.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan: * Penghentian kebijakan afirmasi dalam rekrutmen ASN. * Peningkatan standar kompetensi bagi calon ASN. * Percepatan proses pengangkatan CASN dan PPPK tahun 2024. * Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen ASN. * Upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional dan efektif.