Polemik Pembangunan Water Tank 10 Juta Liter di Depok: Penolakan Warga dan Evaluasi Komprehensif

Pembangunan water tank berkapasitas 10 juta liter di kawasan Mekarjaya, Depok, Jawa Barat, kembali menuai polemik. Proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga setengah triliun rupiah ini dihentikan sementara menyusul penolakan keras dari warga setempat yang khawatir akan dampak lingkungan dan keselamatan. Penolakan ini bukan hal baru, sejak tahun 2020 warga RW 26, Perumahan Pesona Depok Estate II, telah menyuarakan keberatan mereka terhadap proyek tersebut. Kekhawatiran akan potensi bencana tanah longsor dan banjir lumpur akibat pembangunan water tank raksasa tersebut menjadi alasan utama penolakan.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, membenarkan penghentian sementara pembangunan water tank tersebut. Hal ini dilakukan sebagai respons atas surat resmi penolakan dari warga yang telah diterima Pemkot Depok. "Direksi PDAM telah menyampaikan penghentian sementara operasional proyek ini kepada saya," ujar Chandra kepada wartawan pada Senin (17/3/2025). Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi proses evaluasi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tim ahli dari Universitas Indonesia (UI).

Proses evaluasi ini akan menelaah secara mendalam kelayakan proyek tersebut dari berbagai aspek, termasuk aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan relokasi proyek. "Evaluasi yang dilakukan secara komprehensif ini bertujuan untuk menentukan langkah apa yang akan diambil, baik oleh pemerintah kota maupun PDAM," tegas Chandra. Ia menambahkan bahwa warga yang terdampak akan dilibatkan secara aktif dalam proses evaluasi ini.

Didik J Rachbini, perwakilan warga RW 26, mengungkapkan kekhawatirannya akan keamanan proyek tersebut. Ia menyatakan bahwa proyek yang sempat vakum selama empat tahun ini kembali digulirkan dengan kondisi bangunan yang semakin miring, menimbulkan dugaan adanya potensi bahaya yang lebih besar. Didik juga mengingatkan adanya indikasi kuat korupsi dalam proyek yang menghabiskan dana fantastis ini, sehingga mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak terkait. Ia menegaskan bahwa warga tetap mendesak relokasi proyek tersebut.

Pemkot Depok saat ini tengah fokus pada penyelesaian masalah ini melalui proses evaluasi yang transparan dan melibatkan berbagai pihak. Hasil evaluasi ini akan menentukan nasib proyek water tank raksasa tersebut dan menjawab tuntutan warga yang menginginkan keamanan dan keselamatan mereka diprioritaskan. Kejelasan mengenai proses evaluasi ini dan tindak lanjut yang akan diambil sangat dinantikan oleh masyarakat Depok.

Kesimpulan: Polemik pembangunan water tank ini menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan proyek pembangunan berskala besar, dan bagaimana evaluasi yang komprehensif menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara kebutuhan publik dengan proyek pemerintah.