Pemerintah Fokus Impor Garam Industri, Konsumsi Dalam Negeri Tercukupi

Kebutuhan garam industri di Indonesia akan dipenuhi melalui impor, demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Keputusan ini diambil setelah pemerintah memastikan ketercukupan pasokan garam untuk konsumsi rumah tangga. Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono seusai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin malam, 3 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa impor garam ini dikhususkan untuk sektor industri, bukan untuk konsumsi masyarakat. Jumlah impor yang dibutuhkan masih dalam tahap perhitungan.

"Saat ini kami sedang menghitung kebutuhan garam impor untuk sektor industri. Untuk kebutuhan konsumsi, stok di dalam negeri saat ini tercukupi," tegas Menteri Trenggono. Alasan utama kebijakan impor garam industri ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan kualitas garam yang sesuai standar industri dalam negeri. Tingkat kualitas garam produksi dalam negeri, diakui masih belum mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh berbagai industri pengguna garam.

Meskipun belum memastikan asal negara pemasok garam impor, Menteri Trenggono memastikan bahwa keputusan final terkait rencana impor akan segera diumumkan. "Kami berharap keputusan final terkait impor garam industri ini dapat segera diumumkan dalam waktu dekat," tambahnya. Pengumuman ini sekaligus menjawab spekulasi yang beredar sebelumnya mengenai rencana impor garam.

Pernyataan ini sekaligus meluruskan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor empat komoditas pangan utama, yaitu beras, garam, gula konsumsi, dan jagung. Pernyataan Zulhas yang disampaikan pada Selasa, 4 Februari 2025, dalam acara Sarasehan Ulama 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' di Jakarta, berfokus pada komoditas pangan untuk konsumsi masyarakat. Pernyataan tersebut menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat. Namun, perlu ditekankan bahwa kebijakan impor garam yang diusulkan saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan industri dan bukan untuk konsumsi masyarakat.

Pemerintah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan industri dan perlindungan terhadap produksi garam dalam negeri. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam dalam negeri pun akan terus dilakukan secara paralel dengan rencana impor garam industri ini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor garam dalam jangka panjang dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Lebih lanjut, pemerintah akan terus memantau perkembangan produksi dan kualitas garam dalam negeri. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini akan dilakukan untuk memastikan agar impor garam industri tidak mengganggu stabilitas harga dan pasar garam konsumsi di dalam negeri. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan impor garam akan menjadi prioritas utama untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan agar kebijakan ini bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Rincian kebijakan impor garam:

• Tujuan: Memenuhi kebutuhan garam industri.
• Penerima: Industri yang membutuhkan garam dengan spesifikasi kualitas tertentu.
• Sumber: Negara asal impor masih dalam proses penentuan.
• Jumlah: Masih dalam proses perhitungan.
• Khusus industri: Tidak untuk konsumsi rumah tangga.
• Alasan: Kualitas garam produksi dalam negeri belum memenuhi standar industri.
• Monitoring: Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini.