Himbara Siap Salurkan Kredit untuk Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah melalui Kementerian BUMN memastikan dukungan penuh terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dengan melibatkan perbankan Himbara sebagai salah satu sumber pembiayaan utama. Wakil Menteri BUMN, yang akrab disapa Tiko, mengungkapkan kesiapan Himbara untuk menyalurkan kredit kepada Kopdes, meskipun detail skema pembiayaan masih dalam tahap pembahasan intensif. Pernyataan ini disampaikan Tiko saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada 18 Maret 2025.

"Skema pembiayaan masih dalam pembahasan," ujar Tiko. "Namun, Himbara siap mendukung, baik melalui skema executing, channeling, maupun kombinasi keduanya." Fleksibelitas skema pembiayaan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan opsi terbaik bagi Kopdes dalam mengakses permodalan. Hal ini juga menunjukkan kesiapan Himbara untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik Kopdes di berbagai daerah.

Pendanaan Kopdes: Kolaborasi APBDes dan Himbara

Sumber pendanaan Kopdes tidak hanya berasal dari Himbara. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya telah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga akan berperan penting. Pembagian porsi pendanaan antara Himbara dan APBDes akan dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang tengah disusun. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers seusai rapat Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada 17 Maret 2025 di Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

"Pembiayaan Kopdes akan berasal dari dua sumber utama," terang Zulhas. "Yaitu, kontribusi dari APBDes dan kredit dari Himbara. Perincian porsi masing-masing akan dituangkan secara rinci dalam Inpres yang saat ini sedang dalam proses finalisasi." Dengan demikian, pembentukan Kopdes mendapatkan dukungan kuat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan keberhasilan program dan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.

Transparansi dan Tata Kelola yang Baik

Proses penyusunan Inpres yang akan mengatur porsi pendanaan Kopdes menandakan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Dengan dukungan Himbara dan APBDes, serta kerangka hukum yang jelas, diharapkan Kopdes dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Skema pembiayaan yang fleksibel dan terencana dengan baik akan meningkatkan akses permodalan bagi Kopdes dan memaksimalkan potensi perekonomian di pedesaan.

Langkah Strategis untuk Penguatan Ekonomi Desa

Pembentukan Kopdes dan dukungan pembiayaan dari Himbara dan APBDes merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa. Koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program ekonomi produktif. Dengan adanya akses permodalan yang memadai, Kopdes dapat mengembangkan berbagai usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Skema pembiayaan yang dirancang secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah pedesaan.