Regulasi Operasional Angkutan Barang Selama Mudik Lebaran 2025: Prioritas Keselamatan dan Kelancaran Arus Mudik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberlakukan regulasi khusus terkait operasional angkutan barang selama periode mudik Lebaran 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus mudik dan balik. Keputusan ini didasarkan pada data tahun 2024 yang mencatat 186 kejadian kecelakaan lalu lintas, dengan 53 persen di antaranya melibatkan truk. Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan truk, terutama yang berjumlah tiga sumbu atau lebih, menjadi perhatian serius mengingat potensi kemacetan yang ditimbulkan akibat kecepatan kendaraan yang di bawah standar.

Meskipun demikian, Kemenhub menegaskan bahwa regulasi ini bukan berarti pelarangan total terhadap operasional angkutan barang. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan logistik nasional dengan prioritas keselamatan dan kelancaran arus mudik. Oleh karena itu, beberapa jenis angkutan barang akan dikecualikan dari pembatasan operasional, antara lain:

• Kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM)/Bahan Bakar Gas (BBG)
• Kendaraan pengangkut uang
• Kendaraan pengangkut hewan dan pakan ternak
• Kendaraan pengangkut pupuk
• Kendaraan yang digunakan untuk penanganan bencana alam
• Kendaraan sepeda motor untuk program mudik dan balik gratis
• Kendaraan pengangkut barang pokok

Kendaraan-kendaraan tersebut tetap diizinkan beroperasi, dengan syarat wajib dilengkapi surat muatan yang mencantumkan jenis barang yang diangkut. Menteri Dudy menekankan bahwa pasokan logistik tetap terjamin selama periode mudik. "Untuk angkutan logistik tidak ada larangan atau pembatasan sehingga pasokannya tetap aman," tegasnya dalam keterangan resmi pada 17 Maret 2025.

Pembatasan operasional akan difokuskan pada kendaraan-kendaraan berikut:

• Mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih.
• Mobil barang dengan kereta tempelan.
• Kereta gandengan.
• Mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

Untuk mengurangi dampak pembatasan, Kemenhub menyarankan perusahaan angkutan barang untuk mempertimbangkan alternatif distribusi menggunakan kendaraan sumbu dua dengan jumlah berat yang diizinkan. Selain itu, operasional kendaraan tetap diperbolehkan jika mendapat diskresi dari pihak kepolisian, dengan tetap memprioritaskan keselamatan. Seluruh kendaraan juga wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk tata cara pemuatan, daya angkut, isi muatan, dimensi kendaraan, dan dokumen angkutan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemenhub berharap regulasi ini dapat menciptakan keseimbangan antara kelancaran arus mudik dan ketersediaan logistik nasional, tanpa mengorbankan keselamatan pengguna jalan. Penerapan regulasi ini akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025.