KKP Kembangkan Pendanaan Inovatif untuk Konservasi Laut dan Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupaya memperkuat upaya konservasi laut dan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan strategi pendanaan alternatif yang inovatif. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan kebutuhan akan sumber daya yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia. Salah satu strategi kunci yang diusung KKP adalah penerapan impact bond dalam sektor perikanan skala kecil.

Impact bond, sebagai skema pendanaan berbasis hasil, memungkinkan keterlibatan investor swasta dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini dinilai mampu mencapai target konservasi dan ketahanan pangan secara lebih efektif. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro, diversifikasi skema pendanaan menjadi sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan. Inovasi pendanaan seperti impact bond memungkinkan investasi yang lebih terarah, mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan secara simultan melestarikan sumber daya laut.

Konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberlangsungannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial, dan mitigasi perubahan iklim. Namun, ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut, penurunan stok ikan akibat penangkapan yang berlebihan, dan dampak negatif aktivitas manusia lainnya menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, KKP berkomitmen untuk mencapai target perlindungan 30 persen wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan other effective area-based conservation measure (OECM) hingga tahun 2045.

Saat ini, luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan mencapai 29,9 juta hektar. KKP, bersama mitra strategisnya, tengah merancang rencana ekspansi kawasan konservasi hingga 97,5 juta hektar. Selain itu, KKP juga berencana menambah 10 juta hektar wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM. Upaya ini menunjukan komitmen serius pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan laut.

Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa KKP terus berupaya menciptakan mekanisme pendanaan yang lebih berkelanjutan. Dependensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dikurangi dengan mengeksplorasi berbagai skema pendanaan alternatif. Selain impact bond, KKP juga aktif menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan memanfaatkan instrumen keuangan hijau lainnya untuk mendukung upaya konservasi dan ketahanan pangan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat dan efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan inovatif, KKP optimistis dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta memastikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Pengembangan pendanaan alternatif ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berkelanjutan.