Wakil Ketua KPK Dukung Rencana Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tannak, menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Konsep ini, menurut Tannak, perlu dibarengi dengan kebijakan hukuman yang lebih berat dan sistem swasembada pangan bagi para narapidana korupsi. Hal ini diungkapkan Tannak dalam wawancara Selasa (18/3/2025), menanggapi pernyataan Presiden Prabowo beberapa hari sebelumnya.

Tannak menekankan pentingnya memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Ia menyetujui gagasan penjara di pulau terpencil, menyarankan lokasi di sekitar Pulau Buru, Maluku, sebagai contoh. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu menanggung biaya makan para narapidana koruptor. Sebaliknya, Tannak mengusulkan agar para narapidana dibekali alat pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Dengan cara ini, mereka akan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar mereka sendiri. “Mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup,” tegas Tannak.

Selain itu, Tannak juga mendesak pemerintah untuk memperberat hukuman bagi koruptor. Ia mengusulkan minimal hukuman 10 tahun penjara atau bahkan hukuman seumur hidup. “Dengan hukuman yang lebih berat, diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi calon pelaku korupsi,” ujarnya.

Usulan Presiden Prabowo: Penjara Kokoh dan Terpencil

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (13/3/2025), mengungkapkan rencana pembangunan penjara khusus bagi koruptor di lokasi terpencil. Prabowo menggambarkan penjara tersebut sebagai bangunan yang sangat kokoh dan terletak di lokasi yang sulit diakses, sehingga para narapidana tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sambutannya, Prabowo bahkan menambahkan dengan nada bercanda, “kalau mereka ingin keluar, biar bertemu dengan hiu.” Pernyataan ini disambut tawa hadirin.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi secara tegas. Ia menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat maju dan sejahtera jika korupsi merajalela. Dengan tegas, Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi para koruptor, bahkan ia siap untuk berjuang hingga titik darah penghabisan demi kepentingan bangsa dan negara. Dukungan dari pihak kepolisian dan TNI, serta para pendidik, menurut Prabowo, akan semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang ia pimpin.

Kesimpulan

Baik Wakil Ketua KPK maupun Presiden RI sepakat bahwa hukuman yang tegas dan efektif diperlukan untuk memberantas korupsi. Usulan pembangunan penjara khusus di pulau terpencil, dikombinasikan dengan hukuman berat dan sistem swasembada pangan, merupakan langkah yang kontroversial namun patut dipertimbangkan untuk memberikan efek jera dan meringankan beban negara dalam menanggung biaya hidup para narapidana koruptor. Perdebatan publik mengenai efektivitas dan aspek kemanusiaan dari rencana ini tentu akan terus berlanjut.