THR ASN dan Honorer Pemprov Banten Cair, Serap Rp 170,2 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer pada Selasa, 18 Maret 2025. Pencairan dana yang mencapai total Rp 170,2 miliar ini ditandai dengan ditekennya Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 131 Tahun 2025 oleh Gubernur Banten, Andra Soni. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan bahwa alokasi anggaran THR telah dipersiapkan secara matang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rinciannya meliputi Rp 65,2 miliar untuk THR gaji ASN dan Rp 79,5 miliar untuk Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP). Hal yang patut diperhatikan adalah, ASN di Pemprov Banten menerima TPP penuh sebagai bagian dari THR tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin menerapkan besaran TPP yang berbeda untuk THR. Selain itu, Pemprov Banten juga mengalokasikan Rp 25,5 miliar untuk honorarium tambahan bagi 11.737 pegawai non-ASN sebagai pengganti THR.

Rincian Pencairan THR:

• ASN: Rp 144,7 miliar (Rp 65,2 miliar gaji + Rp 79,5 miliar TPP)
• Honorer: Rp 25,5 miliar

Dewiyanti menegaskan bahwa pencairan THR untuk ASN dan tenaga honorer dilakukan secara serentak pada hari yang sama. Hal ini merupakan upaya Pemprov Banten untuk mempercepat distribusi dana dan memastikan seluruh penerima THR mendapatkan haknya dengan cepat dan efisien. Proses pencairan yang terintegrasi ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi hambatan dan kendala dalam penyaluran THR.

Dampak Ekonomi:

Pemprov Banten optimistis pencairan THR akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan tambahan likuiditas di tangan ASN dan tenaga honorer, diharapkan akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menekan laju inflasi di Provinsi Banten. Upaya ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Pemprov Banten terus berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan ASN dan tenaga honorer, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program dan kebijakan yang pro-masyarakat. Pencairan THR ini menjadi salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut.