Kekecewaan Warga Sukabumi atas Distribusi Sembako Murah

Kekecewaan mendalam dirasakan sejumlah warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, khususnya di wilayah Tipar, Kecamatan Citamiang, menyusul pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025. Erna Susilawati (40), salah satu warga yang mengantre sejak pukul 05.00 WIB, mengaku kecewa karena tidak mendapatkan sembako murah yang dipromsikan. Kekecewaan ini muncul karena adanya persyaratan fotokopi KTP berwarna yang menurutnya tidak diinformasikan sebelumnya. Dengan membawa KTP hitam putih, ia kehilangan kesempatan mendapatkan paket sembako tersebut, sementara antrean yang sudah panjang membuatnya urung kembali mengantre. "Saya sangat kecewa, antre sejak subuh, tapi diminta fotokopi KTP berwarna yang tidak diumumkan sebelumnya. Saat kembali, antrean sudah penuh," ungkap Erna kepada awak media di Kantor Pos Kota Sukabumi.

Ia pun memprotes kurang teraturnya pengaturan antrean yang menyebabkan penumpukan dan kekacauan. Situasi ini bahkan mengakibatkan beberapa warga pingsan karena kelelahan menunggu. Atas kejadian ini, Erna secara terbuka meminta bantuan kepada Dedi Mulyadi, tokoh publik yang dikenal dekat dengan masyarakat, untuk meninjau langsung lokasi operasi pasar murah tersebut. "Kepada Bapak Dedi Mulyadi, saya mohon datang ke lokasi, khususnya ke Tipar Citamiang, karena banyak kejadian, bahkan ada yang sampai pingsan," tambahnya. Pernyataan Erna ini mewakili unek-unek banyak warga yang merasakan hal serupa.

Keterbatasan Stok dan Sistem Distribusi

Penjelasan dari pihak penyelenggara, Alita Dila selaku Ketua Satgas Operasi Pasar Subsidi Kota Sukabumi, memberikan klarifikasi mengenai keterbatasan jumlah paket sembako. Bulog melalui Kantor Pos Kota Sukabumi hanya menyediakan 3.000 paket sembako murah dengan harga Rp 72.000 per paket, yang merupakan harga subsidi setelah potongan 50 persen dari harga normal sekitar Rp 142.000. Paket tersebut dibagikan dalam tiga hari, yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis, dengan kuota 1.000 paket per hari. Meskipun penjelasan tersebut disampaikan, tetap saja tidak sepenuhnya meredam kekecewaan warga yang merasa kurang terakomodir oleh sistem distribusi yang dinilai kurang terorganisir dan kurangnya sosialisasi terkait persyaratan administrasi.

Perlunya Evaluasi dan Peningkatan Transparansi

Kejadian ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi pasar murah. Tidak hanya soal ketersediaan stok, tetapi juga aspek manajemen antrean, transparansi informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kejadian pingsannya sejumlah warga akibat kurangnya manajemen antrean menjadi bukti nyata betapa pentingnya aspek tersebut. Ke depan, diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan transparansi informasi kepada masyarakat agar kejadian serupa dapat dihindari. Sosialisasi yang lebih efektif dan efisien mengenai persyaratan, mekanisme, dan kuota yang tersedia, sangat krusial untuk memastikan program bantuan sosial ini dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Warga berharap pihak berwenang dapat memberikan perhatian serius terhadap keluhan ini dan melakukan perbaikan sistem untuk menjamin distribusi sembako murah yang lebih efektif dan merata di masa mendatang. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program tersebut dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.