Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas di Jawa Barat: Kemudahan Administrasi dan Pengurangan Beban Biaya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi telah meluncurkan kebijakan baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses administrasi kendaraan bermotor, khususnya terkait perpanjangan STNK dan balik nama kendaraan bekas. Kebijakan ini menghapuskan kebutuhan akan KTP pemilik lama dalam proses perpanjangan STNK dan menawarkan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban biaya dan mempercepat proses administrasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat.

Salah satu poin penting dari kebijakan ini adalah penghilangan persyaratan KTP pemilik lama dalam proses balik nama. Sebelumnya, proses balik nama kendaraan bekas seringkali terhambat karena kesulitan memperoleh KTP pemilik sebelumnya. Kini, dengan hanya membawa BPKB dan kuitansi pembelian, pemilik baru dapat langsung melakukan proses balik nama kendaraan. Hal ini tentunya sangat membantu bagi pembeli kendaraan bekas dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kebijakan ini tidak menghapuskan kewajiban membayar pajak kendaraan yang mungkin menunggak. Pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan dendanya tetap harus dibayarkan jika kendaraan tersebut memiliki tunggakan.

Selain pembebasan BBNKB, kebijakan ini juga memberikan transparansi biaya administrasi lainnya yang terkait dengan proses balik nama dan perpanjangan STNK. Biaya-biaya tersebut meliputi:

• SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan): Rp 35.000 untuk sepeda motor hingga 250 cc dan Rp 143.000 untuk mobil jenis pick up/mobil barang hingga 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum.
• Administrasi STNK: Rp 100.000 untuk sepeda motor dan Rp 200.000 untuk mobil (sesuai Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020).
• Pelat Nomor: Rp 60.000 untuk sepeda motor dan Rp 100.000 untuk mobil.
• Mutasi Kendaraan (jika diperlukan): Rp 150.000 untuk sepeda motor dan Rp 250.000 untuk mobil.
• Penerbitan BPKB: Rp 225.000 untuk sepeda motor dan Rp 375.000 untuk mobil.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sendiri akan disesuaikan dengan jenis dan kapasitas kendaraan. Dengan rincian biaya yang jelas ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memperkirakan total biaya yang dibutuhkan untuk proses balik nama dan perpanjangan STNK. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik pungutan liar dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses administrasi kendaraan bermotor di Jawa Barat. Ke depannya, diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan secara lebih luas dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan kemudahan pelayanan publik di bidang administrasi kendaraan bermotor.

Meskipun terdapat beberapa biaya tambahan selain pembebasan BBNKB, kebijakan ini tetap memberikan dampak positif yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas. Dengan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terukur, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dalam lalu lintas di Jawa Barat.