Apresiasi Kebijakan Percepatan Pengangkatan ASN: Langkah Strategis Pemerintahan Prabowo

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Soeparno menilai langkah ini sebagai sebuah terobosan signifikan yang akan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi efektivitas pelayanan publik dan stabilitas birokrasi nasional. Keputusan ini, menurutnya, memberikan kepastian hukum dan mempercepat integrasi tenaga kerja baru ke dalam sistem pemerintahan.

"Kebijakan percepatan pengangkatan ASN ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien," ujar Soeparno dalam keterangan persnya pada Selasa, 18 Maret 2025. Ia menambahkan bahwa selama ini banyak CASN yang telah lolos seleksi namun terhambat proses pengangkatan, sehingga kebijakan ini memberikan kepastian status dan memungkinkan mereka segera berkontribusi bagi negara. Kehadiran ASN baru yang terlatih dan siap bekerja akan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang handal dan kompeten di berbagai sektor pemerintahan.

Lebih lanjut, Soeparno menekankan pentingnya kesiapan Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam menerima dan mengintegrasikan CASN baru. Proses rekrutmen yang dipercepat harus diimbangi dengan program pelatihan dan pembekalan yang komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN baru memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai standar pelayanan publik yang diharapkan.

"Program orientasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas ASN baru harus menjadi prioritas," tegas Soeparno. "Kita membutuhkan ASN yang adaptif, kompeten, dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Pembekalan yang memadai akan memastikan terwujudnya birokrasi yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."

Sebagai anggota DPR RI Komisi XII, Soeparno juga menilai kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun pemerintahan yang responsif dan pro-rakyat. Ia berharap kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas, menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Soeparno juga menyatakan dukungan MPR RI untuk mengawal kebijakan ini agar berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

"Kebijakan ini merupakan langkah awal yang baik," pungkas Wakil Ketua Umum PAN tersebut. "Jika dijalankan dengan baik dan diimbangi dengan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan percepatan pengangkatan ASN ini berpotensi menjadi momentum penting dalam modernisasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. MPR RI akan terus mengawal dan mendukung implementasi kebijakan ini untuk memastikan keberhasilannya."

Berikut poin penting dalam kebijakan percepatan pengangkatan ASN:

• Memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses pengangkatan CASN.
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
• Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten di sektor pemerintahan.
• Membangun birokrasi yang modern, transparan, akuntabel, dan inovatif.
• Membutuhkan kesiapan K/L dalam menerima dan melatih CASN baru.