Amazon Kuiper dan Satelit Satria-1: Kolaborasi atau Kompetisi dalam Menjembatani Kesenjangan Digital Indonesia?

Rencana masuknya konstelasi satelit Amazon Kuiper ke Indonesia telah menimbulkan pertanyaan mengenai posisi satelit domestik Satria-1 dalam upaya pemerintah mengatasi kesenjangan digital. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, memberikan klarifikasi terkait hal tersebut usai peluncuran Mudikpedia 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025). Menkominfo menegaskan bahwa kehadiran Amazon Kuiper tidak akan menggantikan peran strategis Satria-1.

"Saat ini belum ada rencana untuk menggantikan Satria-1 dengan Amazon Kuiper," tegas Menkominfo Meutya Hafid kepada awak media. Amazon Kuiper, yang masih dalam proses pengajuan izin operasional, termasuk lisensi telekomunikasi dan hak peminjaman satelit sesuai regulasi terbaru yang mewajibkan perusahaan asing memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedang berupaya mendapatkan izin beroperasi di Indonesia. Gonzalo de Dios, Global Head of Licensing and International Regulatory Affairs Amazon Project Kui, menyatakan komitmen perusahaan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra lokal untuk memperluas akses internet di Indonesia, khususnya di daerah terpencil yang masih menghadapi tantangan konektivitas.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yang melihat teknologi satelit sebagai solusi penting dalam mengatasi kesenjangan digital. Menkominfo menyambut baik komitmen Amazon Kuiper dan menyatakan keterbukaan terhadap investasi serta teknologi baru yang dapat mendukung perluasan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. "Kami terbuka terhadap investasi dan teknologi baru yang dapat membantu kami mencapai konektivitas menyeluruh di Indonesia," ujar Menkominfo.

Sebagai proyek strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, Satelit Satria-1 memiliki peran krusial dalam menyediakan akses internet ke 37.000 titik lokasi yang sebelumnya belum terjangkau layanan internet berkualitas. Satelit ini, yang sepenuhnya dimiliki dan dioperasikan pemerintah Indonesia, memiliki kapasitas 150 Gbps. Meskipun demikian, kapasitas tersebut memiliki keterbatasan dalam memberikan kecepatan internet maksimal 5 Mbps di setiap area layanan.

Perdebatan mengenai peran satelit asing seperti Starlink sebelumnya sempat mencuat. Wakil Menkominfo, Nezar Patria, pada Mei 2024 menjelaskan bahwa Starlink bersifat komplementer terhadap Satria-1, menangani daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Satria-1. Dengan demikian, kehadiran Amazon Kuiper pun diperkirakan akan mengikuti pola yang sama, berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, Satria-1 dalam upaya pemerataan akses internet di Indonesia. Kolaborasi antara satelit domestik dan operator satelit internasional ini diharapkan dapat secara efektif menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan memberikan layanan internet yang lebih komprehensif.

Kehadiran Amazon Kuiper, dengan teknologi dan sumber daya yang dimilikinya, berpotensi memperkaya ekosistem digital Indonesia dan mempercepat pencapaian target konektivitas nasional. Namun, perlu dikaji lebih lanjut mengenai regulasi dan strategi kolaborasi yang optimal untuk memastikan kemandirian dan kedaulatan digital Indonesia tetap terjaga.

• Regulasi: Pemerintah perlu memastikan regulasi yang ketat dan transparan untuk melindungi kepentingan nasional dalam kerjasama dengan operator satelit asing.
• Kemitraan Lokal: Pentingnya kolaborasi dengan perusahaan lokal untuk memastikan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas SDM Indonesia.
• Integrasi Infrastruktur: Perlu adanya strategi integrasi yang terencana antara infrastruktur satelit dengan infrastruktur telekomunikasi terestrial untuk memastikan akses internet yang handal dan terjangkau di seluruh Indonesia.