Penurunan Investasi Asing di Indonesia: Peran Ormas Berkedok Preman Menjadi Sorotan

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mengungkapkan keprihatinannya terkait penurunan signifikan investasi asing di Indonesia dan mengaitkannya dengan keberadaan ormas berkedok preman. Dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol. Fadil Imran, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (18/3/2025), Hasbiallah menyatakan bahwa Indonesia saat ini tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam hal daya tarik investasi. Ia mencontohkan fenomena perpindahan investasi dari Cikarang, Indonesia, ke Vietnam, sebagai indikator nyata dari permasalahan ini.

"Investasi asing di Indonesia mengalami penurunan drastis," ungkap Hasbiallah. "Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand kini lebih unggul dalam menarik investasi asing. Perpindahan investasi dari kawasan industri Cikarang ke Vietnam menjadi contoh nyata dari tren ini. Situasi ini tentu mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius." Hasbiallah menekankan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan investasi tersebut adalah keberadaan ormas-ormas yang disinyalir bertindak sebagai preman, menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif.

Lebih lanjut, Hasbiallah mempertanyakan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pihak kepolisian untuk mengatasi masalah ini. "Keberadaan preman berkedok ormas menjadi penghambat utama investasi masuk ke Indonesia," tegasnya. "Bagaimana strategi Baharkam Polri dalam memberantas praktik-praktik premanisme yang merugikan negara dan investor asing? Kita perlu solusi nyata untuk mengatasi permasalahan ini." Ia menyoroti dampak serius dari kondisi ini terhadap APBN, dengan potensi kehilangan pendapatan negara hingga ratusan triliun rupiah akibat minimnya investasi asing.

Hasbiallah juga mengungkapkan hasil kajian bersama dengan pihak terkait, yang memperkuat dugaan kerugian negara akibat ulah premanisme berkedok ormas. "Kerugian APBN akibat minimnya investasi ini sangat signifikan," ujarnya. "Hasil perhitungan bersama Pak Rusdikirana menunjukkan potensi kehilangan pendapatan ratusan triliun rupiah. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membayangi upaya pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan ekonomi." Ia mendesak adanya langkah-langkah tegas dan terukur untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga iklim investasi di Indonesia dapat kembali pulih dan menarik minat investor asing.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi investor, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku premanisme berkedok ormas. Hal ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku premanisme, serta perlindungan bagi investor, merupakan langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

Langkah-langkah yang dibutuhkan:

• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ormas yang terlibat dalam praktik premanisme.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan investasi.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya premanisme dan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif.
• Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, kepolisian, dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik.

Permasalahan ini bukan hanya tentang angka investasi yang turun, tetapi juga tentang reputasi Indonesia di mata dunia dan kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan.