Bentrokan TNI-Polri: DPR Desak Penguatan Koordinasi dan Pencegahan Konflik

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti meningkatnya insiden bentrokan antara TNI dan Polri. Kejadian ini, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran publik terhadap keamanan nasional dan menuntut evaluasi menyeluruh atas mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut. Dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Komjen Fadil Imran, Selasa (18/3/2025), Nasir Djamil mempertanyakan efektivitas upaya menjaga keamanan dalam negeri di tengah maraknya insiden tersebut. Pernyataan ini dilontarkan menyusul beberapa peristiwa bentrokan yang terjadi baru-baru ini, menimbulkan pertanyaan serius tentang sinergi dan koordinasi antara kedua institusi tersebut dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan adalah insiden penyerangan terhadap Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara pada 24 Februari 2025, yang diduga dipicu perselisihan antara oknum anggota TNI dan Polri di sebuah kafe dua hari sebelumnya. Kemudian, peristiwa penembakan tiga anggota polisi di Lampung oleh dua anggota TNI pada Senin (17/3/2025) juga turut menjadi perhatian serius. Nasir Djamil menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa ini bukan hanya kasus isolasi, melainkan indikator potensi konflik yang lebih besar. Ia menekankan harapan publik agar peristiwa serupa tidak terulang kembali dan meminta adanya komitmen kuat dari kedua lembaga untuk mencegah terjadinya bentrokan di masa mendatang.

Nasir Djamil meminta kepada Kepala Baharkam Polri untuk mengambil langkah preventif dan represif untuk mencegah konflik antar kedua lembaga. Ia menuturkan, "Baharkam, sebagai pembina keamanan dalam negeri, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan terwujudnya sinergi dan koordinasi yang efektif antara TNI dan Polri." Lebih lanjut, Nasir juga mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan tugas Baharkam. Evaluasi ini, menurutnya, penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem koordinasi dan pencegahan konflik, serta merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Hal ini perlu dilakukan agar kepercayaan publik terhadap keamanan nasional tetap terjaga.

DPR menekankan pentingnya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara TNI dan Polri. Hal ini meliputi penguatan mekanisme penyelesaian konflik secara internal, peningkatan komunikasi dan transparansi, serta pelatihan bersama untuk membangun pemahaman dan solidaritas di antara kedua lembaga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat soliditas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya konflik internal yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik terhadap keamanan nasional. Pentingnya evaluasi dan pengembangan strategi pencegahan konflik menjadi fokus utama untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah bentrokan TNI-Polri:

• Penguatan mekanisme penyelesaian konflik internal: Membangun sistem yang efektif dan responsif dalam menangani perselisihan antar anggota TNI dan Polri.
• Peningkatan komunikasi dan transparansi: Memastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara TNI dan Polri untuk mencegah kesalahpahaman.
• Pelatihan bersama: Melaksanakan pelatihan bersama untuk membangun pemahaman, solidaritas, dan kerja sama yang lebih baik.
• Evaluasi berkala: Melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan tugas dan koordinasi antar lembaga untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan efektivitas.
• Peningkatan pengawasan: Meningkatkan pengawasan terhadap anggota TNI dan Polri untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan indisipliner yang dapat memicu konflik.

Kesimpulannya, perlunya langkah yang lebih komprehensif dan proaktif untuk mencegah bentrokan antara TNI dan Polri, demi menjaga stabilitas keamanan nasional dan kepercayaan publik.