Pengambilalihan Paksa Institut Perdamaian AS: Konflik dan Pergantian Kepemimpinan di Tengah Kebijakan 'America First'

Pada Senin, 17 Maret, pemerintahan Presiden Donald Trump secara paksa mengambil alih kendali Institut Perdamaian AS (USIP), sebuah lembaga pemerintah yang selama ini berperan vital dalam penyelesaian konflik internasional. Pengambilalihan ini diwarnai insiden penggerebekan oleh tim dari Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk, sekutu dekat Trump. Langkah kontroversial ini terjadi di tengah pertikaian yang semakin memanas antara USIP dan pemerintahan Trump, yang tengah berupaya keras menerapkan kebijakan 'America First' dengan merampingkan struktur pemerintahan dan mengubah arah kebijakan luar negeri.

Konflik antara USIP dan pemerintahan Trump telah berlangsung beberapa waktu. Bulan lalu, Trump mengeluarkan perintah untuk pembubaran USIP, meski harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. USIP sendiri membantah tuduhan inefisiensi, menyatakan telah mematuhi arahan DOGE dan menyerahkan bukti efisiensi keuangan, mengungkapkan kepemilikan gedung modern di dekat Departemen Luar Negeri AS, dan anggaran tahunan sebesar US$ 55 juta yang dialokasikan langsung oleh Kongres. Namun, argumen tersebut tampaknya tidak mampu meyakinkan tim DOGE yang tetap melanjutkan penggerebekan dan pengambilalihan paksa.

Insiden penggerebekan gedung USIP oleh DOGE mendapat kecaman keras dari pihak lembaga tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Presiden USIP, George Moose, DOGE dituduh telah melanggar paksa gedung USIP. Situasi semakin menegangkan dengan pengumuman pemecatan seluruh anggota dewan bipartisan USIP, kecuali tiga orang: Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang tetap dipertahankan. Penggantian kepemimpinan ini terkesan dipaksakan, sebagaimana dikonfirmasi oleh pernyataan DOGE yang diunggah ke media sosial X pada Jumat, 14 Maret, yang menyatakan bahwa dewan baru telah melakukan voting untuk mencopot Moose dari jabatannya.

DOGE menuduh Moose menolak memberikan akses kepada presiden baru USIP, yang dikawal oleh Kepolisian Washington. Kenneth Jackson, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang memiliki rekam jejak terlibat dalam pemecatan massal pegawai USAID, diangkat sebagai presiden baru USIP. Pengangkatan Jackson ini pun menuai kontroversi, mengingat sejarahnya yang terkait dengan pemotongan besar-besaran bantuan USAID oleh Rubio, atas arahan Trump yang menganggap bantuan tersebut sebagai pemborosan uang pajak AS. Serangkaian tindakan pemerintahan Trump ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan USIP dan implikasinya terhadap peran AS dalam diplomasi dan penyelesaian konflik internasional. Pengambilalihan paksa dan penggantian kepemimpinan yang kontroversial ini mencerminkan pendekatan tegas dan kontroversial dari pemerintahan Trump dalam melaksanakan kebijakan 'America First'.

Berikut poin-poin penting dari peristiwa ini:

• Pengambilalihan paksa Institut Perdamaian AS (USIP) oleh pemerintahan Trump.
• Penggerebekan gedung USIP oleh tim DOGE yang dipimpin Elon Musk.
• Pemecatan Plt. Presiden USIP, George Moose.
• Pengangkatan Kenneth Jackson sebagai presiden baru USIP.
• Pembersihan anggota dewan USIP.
• Konflik antara USIP dan pemerintahan Trump terkait kebijakan 'America First'.
• Pemotongan anggaran USAID dan kontroversi terkait efisiensi.

Peristiwa ini menandai babak baru yang penuh gejolak dalam sejarah USIP dan memicu kekhawatiran akan implikasi jangka panjang terhadap peran AS dalam diplomasi dan penyelesaian konflik internasional.