Perombakan Jajaran Pertamina: Desakan Transparansi dan Pengawasan Independen

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menanggapi rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan review menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris Pertamina pasca-dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Soeparno menyatakan kepercayaan pada wewenang Menteri BUMN dalam mengambil langkah tersebut, mengingat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina akan segera diselenggarakan. Namun, ia menekankan pentingnya langkah-langkah yang lebih luas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN energi nasional ini.

Soeparno, seusai mengisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Selasa (18/3/2025), menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan dalam proses perombakan ini. Ia mendesak pembentukan tim independen yang beranggotakan pakar dan akademisi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pertamina. Tim ini diharapkan dapat memberikan penilaian objektif dan independen, sekaligus memulihkan kepercayaan publik yang mungkin tergerus akibat kasus dugaan korupsi tersebut. Keberadaan tim independen ini, menurut Soeparno, akan menjadi jaminan bahwa setiap informasi yang disampaikan Pertamina kepada publik dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel. Hal ini, lanjutnya, akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dan produk-produk BBM yang dipasarkannya.

Lebih lanjut, Soeparno menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal Pertamina. Ia meminta agar peran dan fungsi dewan komisaris diperjelas dan diperkuat. "Dewan komisaris memiliki peran vital dalam mengawasi kinerja direksi. Penguatan fungsi pengawasan ini merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan lainnya di masa mendatang," tegasnya. Soeparno menilai, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal Pertamina perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan transparansi proses pengawasan. Perbaikan sistem pengawasan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi di tubuh Pertamina.

Selain itu, Soeparno juga menyoroti pentingnya mekanisme whistleblowing system yang efektif di Pertamina. Sistem ini penting untuk memberikan akses bagi karyawan dan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dan korupsi tanpa harus takut akan pembalasan. Dengan demikian, proses pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang. Hal ini akan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pertamina. Penting bagi Pertamina untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perbaikan tata kelola perusahaan dan memulihkan kepercayaan publik yang merupakan aset berharga bagi keberlangsungan usaha BUMN ini.

Secara keseluruhan, Soeparno menekankan pentingnya langkah-langkah komprehensif yang meliputi pengawasan independen, penguatan internal, dan peningkatan transparansi untuk memperbaiki citra Pertamina dan memastikan keberlanjutan bisnisnya. Perombakan jajaran direksi dan komisaris hanyalah salah satu langkah awal yang harus diiringi dengan komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi total dalam pengelolaan perusahaan.