Degradasi Habitat Akibat Tambang Ilegal di Bangka Belitung Picu Konflik Manusia-Buaya

Maraknya aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung telah menimbulkan dampak serius, melampaui kerusakan lingkungan semata. Konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya buaya muara, kini meningkat tajam sebagai konsekuensi langsung dari praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan. Endy R Yusuf, Manajer Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Alobi Air Jangkang, mengungkapkan bahwa perambahan hutan dan pengerukan sungai yang dilakukan oleh penambang ilegal telah menyebabkan degradasi habitat alami buaya muara dan satwa endemik lainnya.

Hilangnya kawasan hutan mangrove dan pesisir, yang merupakan habitat vital bagi buaya untuk berkembang biak dan mencari makan, memaksa reptil tersebut memasuki wilayah pemukiman manusia. Kondisi ini meningkatkan frekuensi interaksi antara buaya dan manusia, yang berujung pada konflik yang seringkali berakibat fatal. Data yang dikumpulkan PPS Alobi Air Jangkang mencatat peningkatan signifikan kasus konflik manusia-buaya, dengan belasan kasus tercatat hanya dalam setahun terakhir. Tidak hanya buaya, spesies lain seperti tarsius juga turut menjadi korban dari kerusakan ekosistem yang meluas. Hilangnya tutupan vegetasi mengurangi ketersediaan sumber makanan dan tempat berlindung, mengganggu keseimbangan rantai makanan, dan secara keseluruhan merusak ekosistem yang telah terbentuk secara alami selama bertahun-tahun.

Dampak Berantai Kerusakan Ekosistem:

• Meningkatnya frekuensi konflik manusia-buaya: Buaya yang kehilangan habitatnya terpaksa memasuki wilayah pemukiman, meningkatkan risiko serangan dan menyebabkan kematian baik pada manusia maupun buaya.
• Ancaman terhadap satwa endemik: Spesies seperti tarsius kehilangan habitat dan sumber makanan, mengancam kelangsungan hidup populasi.
• Kerusakan ekosistem: Degradasi hutan mangrove dan pesisir merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, dengan dampak jangka panjang yang belum dapat diprediksi.
• Beban ekonomi dan sosial: Konflik manusia-satwa liar membutuhkan penanganan khusus, termasuk penyelamatan dan perawatan satwa, yang menimbulkan beban ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pemerintah.

Endy menekankan bahwa meskipun sektor pertambangan penting bagi perekonomian Bangka Belitung, aktivitas tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Praktik penambangan yang bertanggung jawab, termasuk pemulihan lahan dan reklamasi lahan bekas tambang, sangat krusial untuk mencegah konflik lebih lanjut dan melindungi ekosistem yang rapuh. Ia juga menyerukan sinergi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk menegakkan hukum, merehabilitasi lahan terdegradasi, serta merestorasi ekosistem sungai yang rusak. Selain itu, upaya konservasi satwa liar, seperti pendirian kawasan konservasi baru dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam, juga perlu ditingkatkan secara signifikan.

Situasi ini menuntut langkah komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi akar permasalahan, bukan hanya menangani dampaknya. Penegakan hukum yang tegas terhadap penambangan ilegal, dikombinasikan dengan program rehabilitasi lingkungan dan edukasi masyarakat, merupakan kunci untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan dan memastikan kelestarian ekosistem Bangka Belitung.