Dorongan Prabowo Subianto untuk Optimalisasi KUR pada Sektor Produktif

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18 Maret 2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden Prabowo menekankan perlunya peningkatan signifikan alokasi KUR pada sektor-sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Airlangga menjelaskan bahwa arahan tersebut muncul sebagai respon atas data penyaluran KUR yang masih didominasi sektor perdagangan, sementara sektor-sektor produktif lain masih tertinggal.

Data yang dipaparkan menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam distribusi KUR. Sektor perdagangan masih menguasai pangsa terbesar dengan persentase mencapai 48,4 persen dari total penyaluran KUR. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian (29 persen), perikanan (1,7 persen), industri pengolahan (7,6 persen), dan jasa (14,2 persen). Presiden Prabowo memandang situasi ini sebagai tantangan yang perlu segera diatasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di berbagai sektor. Oleh karena itu, beliau mendesak agar komite terkait meningkatkan pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang masih tertinggal.

Revisi Keppres dan Optimalisasi Komite KUR

Untuk mewujudkan arahan tersebut, pemerintah akan melakukan revisi terhadap Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur tentang KUR. Revisi ini, menurut Airlangga, akan mencakup penyesuaian dalam Komite Kebijakan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perubahan nomenklatur sejumlah kementerian juga akan dipertimbangkan dalam revisi Keppres ini. Tujuannya adalah untuk membentuk komite yang lebih efektif dan responsif dalam mengelola dan menyalurkan KUR, khususnya ke sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas.

Perubahan struktur kabinet, termasuk masuknya Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ke dalam komite, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan yang lebih terarah dan komprehensif. Dengan demikian, diharapkan revisi Keppres ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan porsi KUR yang disalurkan ke sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor-sektor produktif lainnya.

Implikasi dan Harapan Ke Depan

Langkah Presiden Prabowo untuk mendorong peningkatan alokasi KUR ke sektor produktif ini memiliki implikasi yang luas bagi perekonomian Indonesia. Dengan meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor-sektor tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan.

Keberhasilan program ini tentunya bergantung pada implementasi yang efektif dan efisien. Perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa KUR benar-benar disalurkan kepada sektor-sektor yang tepat dan digunakan untuk kegiatan produktif. Selain itu, perlu pula adanya program pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar mereka mampu memanfaatkan KUR secara optimal untuk mengembangkan usahanya.

Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah dan langkah-langkah strategis yang terencana, diharapkan revisi Keppres dan optimalisasi Komite KUR dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.