Program Sekolah Rakyat: Harapan Baru bagi Anak Jalanan dan Kelompok Marjinal

Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat marjinal, khususnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pemulung. Program ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menargetkan individu yang belum terdata dalam sistem administrasi kependudukan maupun BPS, mereka yang selama ini hidup di jalanan dan mewarisi kemiskinan dari generasi sebelumnya.

BP Taskin berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dan berbagai pihak untuk mendata kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh sistem administrasi. Data sementara dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) menunjukkan sekitar 4,2 juta pemulung di Indonesia, dengan 50 persen di antaranya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Verifikasi data dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tengah dilakukan untuk memastikan proses administrasi kependudukan bagi mereka yang belum memiliki identitas resmi. Proses pendataan ini krusial untuk memastikan penyaluran bantuan dan akses pendidikan kepada seluruh kelompok sasaran.

Integrasi Pendidikan dan Peluang Kerja

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Lulusan Sekolah Rakyat akan diberikan kesempatan kerja di proyek-proyek strategis pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah dan program penyediaan makanan bergizi gratis. Hal ini merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses langsung ke lapangan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Meskipun demikian, pemerintah juga mendorong lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kerjasama dengan perusahaan swasta akan difasilitasi untuk mendukung pendanaan pendidikan dan menciptakan peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat, baik yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun yang langsung memasuki dunia kerja.

Jangkauan Nasional dan Pendanaan

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan target Presiden Prabowo Subianto agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Implementasi program ini akan dilakukan secara bertahap, dengan target operasional pada tahun ajaran 2025-2026. Kementerian Sosial saat ini tengah mengidentifikasi sekolah-sekolah yang siap beroperasi pada tahap awal program. Berbagai opsi pendanaan dipertimbangkan, termasuk dukungan dari pihak swasta, namun semua pendanaan dari pihak swasta harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok masyarakat marjinal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik, sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional.