Kurikulum Nasional Diterapkan di Sekolah Rakyat: Perbedaan dengan Sekolah Umum dan Implementasi Program

Pemerintah terus berupaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan miskin ekstrem. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) dan dijalankan dengan kolaborasi antar kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kemendikbudristek, melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), memegang peranan krusial dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Peran tersebut meliputi rekrutmen guru dan siswa, serta yang paling penting, penetapan kurikulum. Kepala BSKAP, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa setelah melalui berbagai pertimbangan, Sekolah Rakyat akan mengadopsi Kurikulum Nasional. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya sempat dipertimbangkan penggunaan Kurikulum Nasional Plus yang mengintegrasikan elemen International Baccalaureate (IB), seperti yang diterapkan di Sekolah Unggulan Garuda. Namun, Kurikulum Nasional dipilih sebagai landasan utama dalam pengembangan kurikulum Sekolah Rakyat.

Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Umum

Meskipun menggunakan Kurikulum Nasional, Sekolah Rakyat akan memiliki perbedaan signifikan dengan sekolah umum lainnya. Perbedaan utama terletak pada kualitas sarana dan prasarana (sarpras) serta kualitas guru. Kemendikbudristek berkomitmen untuk merekrut guru-guru berkualitas tinggi untuk Sekolah Rakyat. Lebih lanjut, Sekolah Rakyat akan beroperasi sebagai boarding school atau sekolah asrama. Sistem asrama ini memungkinkan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan siswa, termasuk asupan gizi dan pengembangan diri mereka. Pendidikan karakter juga akan menjadi fokus utama, dengan materi dan tenaga pengajar keagamaan yang disiapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Program pendidikan karakter akan dijalankan secara intensif pada sore dan malam hari, melengkapi pembelajaran akademik yang berbasis Kurikulum Nasional. Meskipun menggunakan kerangka kurikulum yang sama, Kemendikbudristek menekankan bahwa akan ada perbedaan substansial dalam implementasi kurikulum di Sekolah Rakyat. Perbedaan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada tahap implementasi program.

Implementasi Kurikulum Nasional di Sekolah Rakyat

Kemendikbudristek memastikan bahwa meskipun menggunakan Kurikulum Nasional, Sekolah Rakyat akan tetap memiliki kekhasan. Proses seleksi guru yang ketat, fasilitas pendidikan yang memadai, dan program pendidikan karakter yang intensif akan menjadi pembeda utama. Komitmen ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan terbaik bagi siswa Sekolah Rakyat, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi unggul dan berdaya saing. Kurikulum yang digunakan, terlepas dari jenisnya, akan diimplementasikan dengan cermat dan dirancang untuk mencapai tujuan utama yakni mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Kemendikbudristek akan terus memonitor dan mengevaluasi implementasi Kurikulum Nasional di Sekolah Rakyat untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan program ini dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peran Kementerian Terkait:

• Kementerian Sosial (Kemensos): Penanggung jawab utama program Sekolah Rakyat.
• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek): Bertanggung jawab atas kurikulum, rekrutmen guru, dan pengembangan program pendidikan.
• Kementerian Agama (Kemenag): Bertanggung jawab atas penyiapan materi dan tenaga pengajar keagamaan untuk pendidikan karakter.