Gubernur Jateng Desak Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melontarkan peringatan keras kepada para bupati dan wakil bupati se-Jawa Tengah terkait masih tingginya angka kemiskinan di provinsi tersebut. Peringatan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan (BPeK) Jawa Tengah di Semarang, Selasa (18 Maret 2025). BPeK, yang merupakan badan otonom di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan beranggotakan kepala daerah kader PKB, diharapkan menjadi motor penggerak dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Luthfi secara tegas menyatakan bahwa para kepala daerah harus menunjukkan komitmen nyata dan langkah-langkah progresif dalam mengatasi masalah ini. Ia menekankan perlunya tindakan yang lebih efektif dan berdampak signifikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Angka kemiskinan di Jawa Tengah yang masih berada di angka 9,58 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95 persen, menjadi sorotan utama. Gubernur Luthfi menegaskan disparitas ini menuntut aksi nyata dan terukur dari para kepala daerah. Ia menekankan pentingnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar dan infrastruktur masyarakat sebagai prioritas utama, bukan hanya mengandalkan program pemerintah pusat. Para kepala daerah didesak untuk meningkatkan kinerja dan percepatan implementasi program-program yang telah disusun, menghindari keterlambatan yang dapat menghambat pencapaian target pengentasan kemiskinan. Gubernur juga menyinggung koordinasi yang telah terjalin dengan Badan Pengentasan Kemiskinan Nasional di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk mengeksekusi program-program yang telah dirancang.

Strategi Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

Lebih lanjut, Gubernur Luthfi memberikan arahan yang spesifik terkait strategi yang harus dijalankan oleh para kepala daerah. Beliau mendorong pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan sektor terkait. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain:

• Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar: Kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting dalam memutus siklus kemiskinan. Para kepala daerah didorong untuk memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal: Gubernur menekankan pentingnya pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan keahlian masyarakat setempat. Program-program pemberdayaan ekonomi perlu dirancang secara partisipatif, melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan.
• Pengembangan infrastruktur dasar yang memadai: Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, irigasi, dan akses energi, sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
• Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan: Gubernur menekankan pentingnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektifitas program-program yang telah dijalankan. Data yang akurat dan transparan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi.

Peran BPeK PKB Jawa Tengah

Pelantikan BPeK PKB Jawa Tengah dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Yusuf Chudlory (Gus Yusuf), menyatakan bahwa pembentukan badan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat dan daerah. BPeK, di bawah kepemimpinan Bupati Blora, Arief Rohman, akan fokus pada percepatan ekonomi berbasis potensi lokal dan penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi. Setelah pelantikan, rapat konsolidasi langsung digelar untuk menyusun agenda prioritas BPeK.

Gubernur Luthfi menegaskan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan bergantung pada kerja keras dan komitmen semua pihak, khususnya para kepala daerah. Ia tidak segan memberikan sanksi bagi daerah yang dinilai lamban dalam mengatasi masalah kemiskinan.