Gubernur Jateng Tekankan Pengentasan Kemiskinan, Ancam Bupati yang Lamban

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melontarkan peringatan keras kepada para bupati dan wakil bupati se-Jawa Tengah terkait masih tingginya angka kemiskinan di provinsi tersebut. Pernyataan tegas ini disampaikan pada Selasa (18/3/2025), bertepatan dengan pelantikan Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan (BPeK) Jawa Tengah di Gedung DPW PKB Jateng, Semarang. Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Bupati Blora, Arief Rohman, yang ditunjuk sebagai pemimpin BPeK. BPeK sendiri merupakan badan otonom di bawah naungan PKB, beranggotakan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader partai tersebut.

Luthfi dengan nada yang lugas menekankan tanggung jawab para kepala daerah dalam menekan angka kemiskinan yang masih mencapai 9,58 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di angka 4,95 persen. Menurutnya, disparitas ini menjadi perhatian utama pemerintah provinsi dan menuntut tindakan nyata dari para pemimpin daerah. "Awas, jika angka kemiskinan di daerah masing-masing masih tinggi," tegas Luthfi, seraya menambahkan bahwa para bupati dan wakil bupati harus lebih proaktif dan gigih dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia mendesak agar layanan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan daerah.

Lebih lanjut, Luthfi mengingatkan bahwa kepala daerah tidak dapat bergantung sepenuhnya pada program pemerintah pusat. Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras dan strategi yang terarah di tingkat daerah. Ia mendorong agar program-program yang sudah disusun segera diimplementasikan tanpa penundaan. "Layanan kebutuhan dasar dan infrastruktur dasar masyarakat harus dipenuhi," tegasnya kembali. Untuk memperkuat langkah ini, Luthfi menyebutkan koordinasi intensif dengan Badan Pengentasan Kemiskinan Nasional yang dipimpin Budiman Sudjatmiko, telah menghasilkan sejumlah program yang membutuhkan sinergi lintas sektoral dan memerlukan eksekusi segera.

Pelantikan BPeK PKB Jawa Tengah diharapkan menjadi katalisator percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. BPeK, di bawah kepemimpinan Arief Rohman, akan berfokus pada dua hal utama:

• Percepatan ekonomi berbasis potensi lokal.
• Penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi.

Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudlory (Gus Yusuf), menjelaskan bahwa pembentukan BPeK merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat dan daerah. Gus Yusuf menyoroti keberadaan daerah-daerah dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yang membutuhkan penanganan khusus dan segera.

BPeK, setelah pelantikan, langsung mengadakan rapat konsolidasi untuk merumuskan agenda prioritas, menunjukkan keseriusan dalam menghadapi tantangan kemiskinan di Jawa Tengah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.