Realisasi THR ASN Daerah Lambat, Sri Mulyani Tekankan Penyelesaian Segera

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah masih sangat rendah. Meskipun penyaluran THR tahun 2025 telah dimulai sejak 17 Maret 2025, data hingga Selasa (18/3/2025) pukul 16.00 WIB menunjukkan realisasi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Kemenkeu, baru Rp 242,19 miliar yang telah disalurkan kepada 44.534 pegawai di 11 dari 542 pemerintah daerah. Angka ini hanya mewakili 2 persen dari total realisasi yang diharapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menjelaskan rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang berkaitan dengan proses penerbitan peraturan daerah (perda) di sejumlah daerah. Sri Mulyani menekankan perlunya percepatan proses tersebut agar penyaluran THR kepada ASN daerah dapat segera diselesaikan.

"Masalahnya terletak pada proses administrasi di tingkat daerah. Kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan ini dan merealisasikan pembayaran THR dalam minggu ini," tegas Sri Mulyani. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat segera menerbitkan perda yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pencairan.

Sementara itu, realisasi pembayaran THR untuk ASN pusat dan pensiunan menunjukkan progres yang lebih signifikan. Hingga 18 Maret 2025, Kemenkeu telah menyalurkan total Rp 23,38 triliun kepada 5,53 juta ASN pusat dan daerah serta pensiunan. Rinciannya, THR untuk ASN pusat telah mencapai Rp 11,56 triliun untuk 1.911.420 pegawai (94,73 persen dari target), sedangkan THR pensiunan mencapai Rp 11,57 triliun untuk 3.643.828 pensiunan (98,18 persen dari target Rp 11,78 triliun).

Perbedaan yang signifikan antara realisasi THR ASN pusat dan daerah ini menjadi sorotan utama. Kemenkeu akan terus memantau dan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan proses administrasi dan menuntaskan penyaluran THR kepada seluruh ASN daerah. Kecepatan dan efektivitas penyaluran THR ini sangat penting, mengingat THR merupakan hak yang dinantikan oleh para ASN dan berperan penting dalam perekonomian masyarakat.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait dengan lambatnya realisasi THR ASN daerah:

• Rendahnya persentase realisasi: Hanya 2 persen dari total target yang telah terealisasi.
• Kendala administrasi: Proses penerbitan peraturan daerah (perda) menjadi hambatan utama.
• Perbedaan signifikan dengan ASN pusat: Realisasi THR ASN pusat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah.
• Pentingnya percepatan: Sri Mulyani menekankan perlunya penyelesaian dalam minggu ini.
• Total realisasi THR: Rp 23,38 triliun telah disalurkan kepada 5,53 juta ASN dan pensiunan.

Kemenkeu akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh ASN daerah menerima THR tepat waktu.