Peninjauan Fasilitas Pengelolaan Sampah Bantargebang: Upaya Pemerintah Dorong Investasi dan Teknologi Ramah Lingkungan

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menko PMK Pratikno, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, melakukan peninjauan langsung ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (19/3/2025). Kunjungan tersebut turut melibatkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Suharyanto, dan beberapa pejabat terkait lainnya. Fokus peninjauan meliputi fasilitas PLTSa Merah Putih, Landfill Mining, dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sampah yang ada dan merumuskan strategi untuk menarik investasi serta mengadopsi teknologi yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

Pemerintah menyadari perlunya peningkatan signifikan dalam pengelolaan sampah nasional. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah tingginya biaya operasional dan kompleksitas regulasi yang menghambat masuknya investor. Menko Pangan Zulhas menekankan urgensi penyederhanaan regulasi agar investasi di sektor ini dapat berjalan lancar. Menurutnya, aturan yang rumit dan birokrasi berbelit menjadi penghambat utama bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. “Sistem yang lebih cepat dan aturan yang sederhana diperlukan agar investor dapat langsung berinvestasi tanpa banyak hambatan administratif,” ujar Zulhas. Ia juga menyarankan penyesuaian tipping fee dan pengembangan teknologi insinerator untuk mengurangi volume sampah secara signifikan. Insinerator, teknologi pembakaran sampah berskala besar pada suhu tinggi, dinilai sebagai solusi yang potensial untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan rencana pemerintah untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dalam skala nasional. Ia menjelaskan bahwa penggunaan teknologi modern merupakan solusi yang paling efektif untuk mengatasi laju pertumbuhan sampah yang terus meningkat. “Kita memberikan pendidikan kepada masyarakat tentu tidak akan secepat pertumbuhan sampah, oleh karena itu kita memang tidak ada pilihan selain pakai teknologi,” jelasnya. Sebagai gambaran, dari 12 PLTSa yang direncanakan, baru dua yang beroperasi, yaitu PLTSa Benowo di Surabaya dan PLTSa Putri Cempo di Surakarta. Pemerintah tengah berupaya mempercepat pembangunan PLTSa lainnya melalui penyederhanaan regulasi, antara lain dengan penerbitan Perpres yang menyederhanakan perizinan, sehingga cukup izin dari Kementerian ESDM dan langsung bermitra dengan PLN, tanpa perlu melalui birokrasi yang panjang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menambahkan bahwa penyesuaian tipping fee merupakan langkah krusial untuk menarik investor membangun insinerator di Jakarta. Tipping fee saat ini sebesar USD 13,5 per ton, dan dianggap perlu disesuaikan agar lebih kompetitif dan menarik minat investasi. “Jika tarif ini bisa disesuaikan dengan harga yang wajar, kita akan memiliki lebih banyak insinerator dan Jakarta bisa menurunkan jumlah sampah yang dihasilkan hingga 5.000-6.000 ton per hari,” kata Pramono. Kesimpulannya, kunjungan ke TPST Bantargebang menandai komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah sampah nasional melalui kombinasi penyederhanaan regulasi, penyesuaian tipping fee, dan penerapan teknologi pengolahan sampah modern. Upaya ini diharapkan dapat menarik investasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.