Modus Baru Pengurangan Takaran BBM di SPBU Bogor Terungkap: Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah

Penindakan tegas terhadap praktik kecurangan di sektor Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali dilakukan pemerintah. Rabu (19/3/2025), Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Bareskrim Polri menyegel sebuah SPBU di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang terbukti melakukan manipulasi takaran BBM. Modus yang digunakan terbilang canggih dan melibatkan perangkat elektronik terintegrasi yang dikendalikan melalui telepon seluler. Kehadiran Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, dan Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menandakan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal tersebut.

Modus operandi yang diungkap pihak berwajib menunjukkan kecanggihan teknologi yang disalahgunakan untuk merugikan konsumen. Empat dispenser BBM di SPBU tersebut telah dimodifikasi dengan penambahan perangkat elektronik. Perangkat ini terhubung ke kabel pompa ukur dan dikontrol dari jarak jauh melalui sebuah handphone. Akibatnya, takaran BBM jenis Pertalite dan Pertamax berkurang signifikan, yaitu sekitar 750 ml per 20 liter. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bagi konsumen, diperkirakan mencapai Rp 3,4 miliar per tahun. Budi Santoso menekankan bahwa praktik ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Meteorologi Ilegal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan serupa di SPBU lain.

Lebih jauh, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin menyampaikan hasil investigasi awal yang menunjukkan bahwa praktik kecurangan ini telah berlangsung selama dua bulan. Namun, berdasarkan analisis teknis terhadap instalasi perangkat elektronik yang ditemukan, Nunung menduga kuat bahwa kecurangan tersebut telah direncanakan sejak SPBU tersebut beroperasi. Kondisi kabel dan instalasi yang terintegrasi dengan baik mengindikasikan bahwa ini bukan modifikasi dadakan, melainkan perencanaan yang matang. Meskipun tersangka mengaku baru dua bulan melakukan kecurangan, bukti di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap jaringan dan aktor lain yang terlibat dalam praktik ini, memastikan semua pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengusaha SPBU untuk mentaati peraturan dan menghindari segala bentuk kecurangan yang merugikan konsumen dan negara.

Pemerintah berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak terkait. Transparansi dan pengawasan yang ketat perlu ditingkatkan di seluruh SPBU untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan kecurangan sangat penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak konsumen. Ke depan, Kemendag dan aparat penegak hukum akan terus meningkatkan upaya pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik curang di sektor BBM demi melindungi kepentingan masyarakat luas. Teknologi yang semakin canggih menuntut kewaspadaan dan responsif dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah manipulasi dan kecurangan yang merugikan banyak pihak.

Berikut poin-poin penting dari kasus ini:

• Modus baru kecurangan SPBU: kontrol takaran BBM melalui handphone.
• Kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp 3,4 miliar per tahun.
• Pelanggaran terhadap Undang-Undang Meteorologi Ilegal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
• Dugaan praktik kecurangan telah berlangsung sejak SPBU beroperasi, bukan hanya dua bulan.
• Pemerintah berkomitmen menindak tegas pelaku dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan.